Akurat Mengabarkan - 17 Mei 2023 06:42

Disinyalir Pengelolaan Dana BOS SMA Negeri 2 Lawe Sigala gala Aceh Tenggara Tenggara Berbau Korupsi

Disinyalir Pengelolaan Dana BOS SMA Negeri 2 Lawe Sigala gala Aceh Tenggara Tenggara Berbau Korupsi
  Akurat Mengabarkan
Penulis
|
Editor
Bagikan:

Kutacane, KBBACEH.nesw – Disinyalir pengelolaan anggaran dana Biaya Operasional Sekolah (Bos), SMA negeri 2 Lawe Sigala -gala kabupaten Aceh Tenggara (Agara), khususnya untuk tahun 2022-2023 didugga tidak transparan serta terindikasi korupsi.

Pasalnya, terkait adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan lakukan oleh pihak sekolah setempat, melalui mark up pembelian, serta selain itu diduga terjadi tumpang tindih didalam dokumen SPJ BOS tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun KBBACEH.news Rabu (17/ 5/ 23), dari sumber yang layak dipercaya menyebutkan bahwa pengelolaan anggaran BOS di sekolah tersebut banyak yang tumpang tindih bahkan sebagian ada juga yang fiktif.

Sedangkan dalam pelaporan keuangan dokumen SPJ, semua barang keperluan sekolah seperti biaya photo copy, pembelian alat tulis kantor, biaya perawatan taman sekolah dan perawatan gedung sekolah, ada di dalam dokumen SPJ.

“Namun pada faktanya banyak sebagian item kegiatan yang bersumber dari dana BOS,tidak dibelanjakan dan tidak dikerjakan,” kata sumber yang enggan ditulis namanya.

Sumber ini juga merinci, bahwa selanjutnya sistem pengajuan rencana anggaran BOS, jarang melibatkan pihak komite sekolah, maupun dewan guru.

BACA JUGA : Kabag UKPBJ Sekdakab Agara, Pelaksanaan Lelang Proyek Sesuai Mekanisme dan Aturan

“Iya pak, setiap pengajuan anggaran maupun realisasi anggaran dana BOS, pihak sekolah jarang melibatkan para dewan guru serta Komite Sekolah, pengelolaan dana biasa dijalankan oleh oknum Kepsek dan Bendahara saja,” ungkapnya.

Sedangkan seluruh siswa- siswi yang menuntut ilmu di SMA Negeri 2 Lawe Sigala -gala, mereka masih dibebani dengan kutipan biaya komite sekolah Rp 45 -50 ribu per siswa. Padahal pengutipan uang komite sekolah tersebut, merupakan sebuah bentuk pungutan liar, yang di larang oleh undang-undang pungli.

BACA JUGA : Kalaksa BPBD Agara Bantah Dugaan Pungli Terhadap Rekanan Pemenang Lelang Proyek Rehab Rekon 

Sedangkan menurut informasi modus operandi penyimpangan, oknum kepala sekolah dan oknum bendahara sekolah diduga melakukan persekongkolan terhadap pengelolaan keuangan BOS, dengan modus operandi dugaan adanya penggelembungan biaya ATK sekolah, biaya snacks guru, dan biaya lainnya.

“Sehingga ada dugaan konspirasi atau kesepakatan jahat bersama antara pihak sekolah dengan pihak penyedia layanan jasa foto copy,” jelas sumber tersebut.

Terkait hal ini, ketua DPD LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (PENJARA) Aceh, Pajri Gegoh Selian secara terpisah mengatakan, seharusnya setiap pengelolaan satuan anggaran dana BOS harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, tidak tertutup, dan sesuai dengan Juklak dan Juknis.

“Semestinya pihak kepala sekolah, tidak boleh mengelola dana BOS secara langsung, hal ini untuk menghindari terjadinya potensi korupsi,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, jika ada penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS di sekolah tersebut, maka sudah sepatutnya pihak hukum Kepolisian maupun Kejaksaan Aceh Tenggara untuk dapat mendalami dugaan ini.

Soalnya, pemerintah pusat melalui Menteri Pendidikan dan Menteri Keuangan setiap tahun sudah menyalurkan anggaran BOS untuk sekolah, baik SD,SMP maupun SMA-SMK, dengan tujuan untuk mencerdaskan pendidikan anak bangsa.

“Bukan sebaliknya di salahgunakan untuk meraup keuntungan pribadi maupun kelompok dan golongan tertentu. Serta dana BOS untuk mengurangi angka putus sekolah. Karena besarnya jumlah dana BOS SMA-SMK per siswa sekitar Rp1,5 juta rupiah per tahun,” paparnya.

Gegoh Selian berharap, pihak sekolah dalam mengelola keuangan BOS harus tepat dan tidak menyimpang dari peraturan dan juknis sesuai Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis bantuan dana BOS.

“Jika realisasi anggaran BOS tidak sesuai dengan peruntukan, maka patut untuk di tindak lanjuti oleh penegak hukum,” sebutnya.

Sementara itu, terkait adanya dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran BOS tahun 2022-2023, kepala sekolah SMA negeri 2 Lawe Sigala -gala, Anwar SE MM, saat ditemui di lokasi sekolahnya pada Rabu (17/ 5/ 23) belum bisa memberikan keterangan. “Beliau sedang istirahat,” ujar Satpam sekolah tersebut. (Hidayat/Red).

Bagikan:

Tinggalkan Komentar

error: Jangan Suka Copy Punya Orang, Jadilah Manusia Yang Kreatif!!