Tapaktuan, KBBAceh.news – Setelah kesepakatan damai Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM ditandatangani di Helsinki Filandia maka diantara implementasi tanggung jawab pemerintah pusat pada provinsi aceh adalah memberikan DOKA (Dana Otonomi Khusus Aceh) yang ditetapkan berdasarkan Undang – Undang.
DOKA yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Aceh tersebut adalah untuk “Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten / Kota”
DOKA tersebut di tujukan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan serta utamanya untuk pendanaan pendidikan dan kesehatan masyarakat Aceh.
Maka otonomi khusus Aceh dan Papua adalah merupakan “Jalan Tengah” untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam penyelesaian Komflik Bersenjata.
Oleh karenanya DOKA adalah Jelmaan Kristalisasi Keringat, Airmata, Darah dan Nyawa masyarakat Aceh di masa Komflik maka jangan lagi porsinya di utak – atik oleh Provinsi.
Seperti yang kita ketahui bersama dari pemberitaan media dalam beberapa hari ini bahwa Pj Gubernur Aceh Marzjki Ahmad menolak skema Dana Otsus 80 – 20℅. “Hal tersebut perlu kita apresiasi karena keterpihakan PJ Gubernur terhadap masyarakat Aceh” pungkas T. Sukandi yang juga salah seorang aktivis PETA Aceh. (ZC)
