Kutacane KBBAceh.news | Polda Aceh selayaknya memanggil sejumlah pihak terkait pengerjaan paket rehabilitasi dan rekonstruksi hibah BNPB pusat BPBD kabupaten Aceh Tenggara, seperti konsultan pengawas, PPK dan Rekanan. Pasalnya delapan paket proyek pekerjaan tanggul penahan tebing Sungai Lawe Alas dan Sungai Lawe Bulan kabupaten Aceh Tenggara (Agara) yang bersumber dari proyek hibah BNPB pusat tahun 2023 nilai anggarannya mencapai Rp 22 Miliar pengerjaanya diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau asal jadi. Berdasarkan hasil penelusuran kbbaceh.news Kamis 30 November 2023 di dua lokasi, terlihat proyek yang sudah selesai dikerjakan rekanan itu terlihat sebagian kondisi bangunan tembok nya sudah retak-retak yang sangat parah serta abudment material bantaran tanggul ambruk sedalam dua meter. Sehingga terkait kondisi itu dua kalangan pegiat Lsm setempat menilai bahwa pengerjaan proyek diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Pasalnya baru selesai dikerjakan kondisi bangunan kok bisa seperti itu.
Sebagai sampel saja, adapun lokasi proyek itu ada di desa Pulo Peding kecamatan Lawe Bulan, yang di kerjakan oleh CV Karya Nusantara dan desa Jongar Cingkam penyeberangan kecamatan Ketambe.
Menanggapi buruknya kualitas pengerjaan proyek tersebut, Ketua Karang taruna kabupaten Aceh Tenggara, Awaludin SE kini angkat bicara, dirinya sangat menyayangkan rendahnya kualitas pengerjaan proyek yang mengakibatkan ambruk dan retak. Sehingga terjadinya potensi korupsi atau kerugian negara. Dan terkesan pengerjaan proyek itu hanya untuk meraup keuntungan secara pribadi maupun kelompok dan golongan tertentu saja. Sebutnya.
Karena seharusnya setiap pengerjaan proyek rekanan harus mengerjakan sesuai dengan spesifikasi teknis, supaya tidak terjadi potensi kerugian negara. Apa lagi proyek penahan tebing yang berfungsi untuk menahan derasnya arus sungai Lawe alas dan sungai Lawe bulan ketika musim penghujan. Jika proyek dikerjakan sesuai spesifikasi maka jikapun hujan deras maka tidak lagi banjir mengancam pemukiman warga dan lahan pertanian masyarakat setempat. Sambungnya.
Namun sayangnya pada faktanya kita melihat tidak seperti itu. Karena beberapa lokasi proyek yang sudah selesai di kerjakan pihak rekanan terlihat asal jadi. Kendatipun dalam pengerjaan proyek tersebut ada pihak konsultan pengawas, PPK. Sepertinya pihak rekanan dalam mengerjakan proyek tidak mengindahkan ataupun mungkin ada praktek kong kalikong atau pemupakatan jahat yang berpengaruh terhadap mutu dan kualitas pengerjaan proyek.
Selain itu Awaludin menuding bahwa proyek tersebut juga tercium sebagai ajang ajang bisnis sejumlah oknum pejabat tertentu. Pasalnya pekerjaan proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) banyak menggunakan CV atau perusahaan gelap atau numpang nama saja. Sebab yang mengerjakan proyek itu ada sejumlah oknum yang bermain di balik layar.
Hal yang sama juga disebutkan ketua Lsm Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Aceh Tenggara (Gepmat Agara), Faisal Kadri Dube S Sos, dia mengatakan mengendus terkait pengerjaan paket proyek RR hibah BNPB Pusat itu banyak diperjualbelikan hingga 20 persen dari pagu anggaran yang sudah ditetapkan. Kemudian modusnya pihak yang punya perusahaan (CV) hanya numpang nama saja. Kita juga minta kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan lembaga central yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang supaya dapat menyelidiki rekening yang punya perusahaan atau CV. Sebab kita yakin uang proyek tersebut tidak mengendap di rekening yang punya perusahaan akan tetapi mengalir kepada oknum pejabat pejabat yang bermain dibelakang layar. Selain itu kita juga mendorong Aparat Penegak Hukum khususnya Polda Aceh untuk secepatnya bisa melidik setiap titik lokasi pekerjaan proyek RR, karena kualitas pengerjaan proyek tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.Tegas Faisal Dube.
“Ya selain adanya praktek dugaan jual beli proyek, juga kualitas pengerjaan proyek yang terdapat delapan titik lokasi di wilayah Sungai Lawe Alas dan Sungai Lawe Bulan sangat diragukan. Karena sebagian bangunan proyek saat ini kondisinya sudah retak dan ambruk disebabkan karena saat pengerjaan proyek pihak terkait seperti konsultan pengawas dan PPK dan KPA tidak menjalankan tugas nya sesuai dengan SOP.[Hidayat]
