Tapaktuan, KBBAceh,news – Ketua PeTA Aceh, Teuku Sukandi menilai bahwa kinerja PJ Gubernur Aceh, Achmad Marzuki telah berhasil menekan inflasi di daerah berjuluk serambi Mekkah itu, hal itu diungkapkannya berdasarkan fakta bahwa Aceh dari Januari hingga Mei 2023 ,termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang cepat serta mampu mengendalikan Inflasi daerahnya.
” Berdasarkan data dari berbagai sumber bahwa, kinerja inflasi bulanan atau M to M Januari – Mei 2023 terjadi penurunan inflasi signifikan masing – masing 0.68 %, 0.53 % – 0.51 % (deflasi) dan 0.11 % setelahnya di bulan Mei terjadi kenaikan relative menjadi 0.30 %,” ungkap Sukandi dalam rilis yang diterima Redaksi KBBAceh.news, Jumat (16/6/2023).
Lebih lanjut, Sukandi menuliskan, kondisi inflasi di 2023 dinilai lebih baik dari tingkat inflasi Januari – Mei di tahun 2022 yaitu
(1.04 %, – 0.6 %, 1.23 % dan 1 %), sementara inflasi di tahun kalender januari – maret 2022 sebesar 1.11 %
Sedangkan inflasi tahunan (y on y) mengalami fluktuasi yang cendrung menurun januari – april (5.52 %, 6.71 %, 5.46 % dan 4.05 %), sementara di tahun 2022 inflasi tahunan masing – masing sebesar 2.50 %, 2.25 %, 3.62 % dan 4.37 %.
” Maka kondisi capaian inflasi April tahun 2023 lebih baik dari April tahun 2022, penurunan Inflasi adalah salah satu fokus pemerintah pusat untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan kinerja pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi,” tulis tokoh Aceh Selatan yang fokus pada isu-isu politik dan budaya itu.
Akumulasi dari semua data tersebut, Sukandi menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Aceh sejak Juli 2022 – 2023 terus menerus berupaya mengendalikan inflasi secara maksimal sehingga bila dibandingkan dengan tahun lalu maka Inflasi Aceh masih di bawah Inflasi nasional.
” Jika kita kutip pada pernyataan Kepala Bappeda Aceh, Teuku Ahmad Dadek, dirinya mengaku lega karena Aceh telah berhasil menurunkan angka inflasi dibawah rata – rata inflasi nasional, hal ini terjadi karena Aceh telah melakukan beberapa kegiatan pendukung penanganan inflasi,” kutip Sukandi.
Penanganan Inflasi yang dilakukan pemerintah Aceh diantaranya, pembangunan rumah layak huni, listrik dhuafa, penanganan inflasi bidang perikanan dan stabilitas ketahanan pangan, kemudian ada kegiatan operasi pasar dan pasar murah di 292 titik di Aceh serta ada optimalisasi industri kecil pemberdayaan pengusaha pemula dan UMKM, Tim TPID, pengembangan bawang merah, cabe merah, cabe rawit dan Padi.
” Selanjutnya ada stabilisasi harga telur ayam, mereduksi biaya transportasi barang dan jasa subsidi ongkos angkut serta subsidi transportasi umum, disamping itu ada bantuan sosial untuk masyarakat rentan terhadap inflasi seperti usaha ekonomi produktif, bantuan PMKS, disabilitas, bantuan untuk fakir dan miskin dari ZIS serta pemberdayaan ekonomi masyarakat korban konflik, Teuku Ahmad Dadek juka menjelaskan bahwa penurunan angka inflasi ini tidak terlepas dari arahan rutin PJ Gubernur Aceh Achmad Marzuki,” lanjutnya.
Nah, sebagai pembanding kinerja PJ Gubernur Aceh, Sukandi mengajak untuk melihat satu sisi lain dari Tupoksi DPR Aceh tentang pokir. Dimana menurut mantan Anggota DPRK Aceh Selatan ini, bahwa Pokir DPR Aceh tahun 2023 berdasarkan bocoran di tengah – tengah masyarakat Aceh adalah sebagai berikut :
Alokasi pokir anggota DPRA tahun 2023 dominan minimalnya Rp. 8 milyar lebih dan selebihnya bervariasi dari mulai Rp. 10 milyar, Rp. 17 milyar, Rp. 19 milyar, Rp. 20 milyar, Rp. 22 milyar, Rp. 24 milyar dan Rp. 25 milyar
” Bahkan yang mencengangkan ada yang mendapat alokasi pokir Rp. 41 milyar, Rp. 56 milyar, Rp. 57 milyar, Rp. 61 milyar, Rp. 85 milyar, Rp.91 milyar dan yang terbesar angka pokirnya milik ketua DPRA Saiful Bahri alias Pon Yaya sebesar Rp.135 miliyar lebih,” ungkap Sukandi.
Menurut ketua Gerakan Masyarakat Partisipatif (GeMPAR) Aceh Auzier Fahlevi SH, bahwa bocornya buku pokir DPRA tahun 2023 ke publik dipicu oleh ” perang dingin antara eksekutif dengan legislatif di bumi rencong tersebut.(My/Red)
