Tapaktuan, KBBACEH.news – Warga Gampong Baro, Kecamatan Pasie Raja, menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan lamban menangani kasus dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum keuchik setempat.
“Kasus dugaan pelanggaran hukum tersebut terkait unsur kewilayahan di gampong dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat gampong atau kepala dusun,” sebut sejumlah warga Gampong Baro, Cut Acek, dan T. Efendi dalam relissnya yang diterima wartawan di Tapaktuan, Rabu (22/12/2021).
Cut Acek menyatakan, keuchik tidak melakukan seleksi atau pembiaran sesuai dengan syarat yang tertuang dalam surat edaran Bupati Aceh Selatan.
“Kasus ini sudah berjalan selama hampir tiga bulan tetapi belum ada penyelesaian dari pihak Setdakab Aceh Selatan ataupun camat Pasie Raja,” ungkapnya.
Mereka juga menilai Camat Pasie Raja tidak mampu memaknai peran dan fungsinya sehingga menimbulkan kesan bahwa camat melakukan pembiaran kepada keuchik untuk melanggar aturan yang sudah ada.
“Padahal keuchik sudah dengan jelas menyatakan bahwa tidak dilakukan pemilihan terhadap ketiga dusun di Gampong Baro. Yang tidak memenuhi syarat dari umur 20 sampai 42 dan ijazah paling rendah SMA sederajat,” bebernya.
Begitu juga, sambungnya, Sekdakab Aceh Selatan tidak tegas dalam menekan camat untuk menjalankan tugas sebagai camat sebagai perpanjangan tangan dari bupati dalam menjalankan pemerintahan yang baik.
Ia juga meminta kapada Inspektorat untuk turun mengaudit laporan keuangan Gampong Baro dalam hal proses Siltap terhadap tiga kadus atau dusun di Gampong Baro.
“Karena telah melanggar perbub dan surat edaran Bupati tentang unsur kewilayahan harus diseleksi dan dilakukan pemilihan bukan ditunjuk oleh keuchik,” tutupnya. (IS/Red).
