Banda Aceh, KBBAceh.news – Reformasi digital menjadi upaya penting dalam transformasi secara menyeluruh dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing suatu negara atau organisasi. Di era sekarang, reformasi digital menjadi kebutuhan yang sangat penting dan mendesak dalam menghadapi perkembangan teknologi yang pesat serta perubahan lanskap ekonomi global.
Salah satu aspek utama dalam reformasi digital di era sekarang yang dapat dilihat ialah transformasi layanan publik, pemerintah di beberapa negara sudah berhasil meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan publik melalui digitalisasi yang mencakup layanan seperti administrasi perpajakan, perizinan, pendaftaran kepemilikan, dan pelayanan masyarakat lainnya. Dengan digitalisasi layanan publik, warga negara dapat mengakses informasi dan mengurus keperluan secara online tanpa harus datang ke kantor pemerintahan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat, tetapi juga mengurangi biaya operasional dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
Sama hal nya seperti negara Australia yang sukses mengembangkan serta meningkatkan pelayanan publik melalui website MyGov, di dalamnya Lembaga pemerintah Ausralia bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai layanan pemerintah dengan tujuan utamanya yaitu kesejahteraan masyarakat. Melalui MyGov Lembaga pemerintah menyediakan akses yang mudah,effisien, serta inklusif yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah, seperti bantuan keuangan, pendidikan, perawatan kesehatan, pensiun, dan lain-lain.
Saya juga melihat bahwa pemerintah memiliki peluang untuk melakukan pengembangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital dengan mendukung startup, mendorong adopsi aktivitas transaksi melalui e-commerce, serta mengembangkan industri kreatif digital dan hal ini tentunya akan berpeluang besar untuk meciptakan lapangan kerja baru dan meingkatkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar global, melihat indoensia memiliki berbagai potensial yang dapat memperkuat probabilitas akselerasi perkembangan ekonomi digital. Seperti yang dikutip dari data kementrian keuangan yang menunjukkan bahwa di tahun 2021 nilai transaksi e-commerce di indoneisa mencapai Rp.401,25 trilliun dengan volume transaksi sebesar 1,73 milliar. Menko bidang perekonomin, Airlangga Hartanto juga menyampaikan dalam rilisnya bahwa ekonomi digital negara Indonesia tertinggi di Asia Tenggara yang nilai ekonominya tercatat sekitar USD 70 milliar di tahun 2021 dan diperkirakan mampu mencapai USD 146 milliar di tahun 2025.
Dalam merealisasikan reformasi digital tentu juga memiliki tantangan yang harus dihadapi dan dituntaskan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri. Kesiapan infrastruktur dan investasi dalam mengadopsi industri 4.0 memerlukan investasi besar dalam infrastruktur digital, seperti jaringan internet berkecepatan tinggi, pusat data, dan fasilitas penelitian dan pengembangan. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk mendukung Industri 4.0, Indonesia membutuhkan investasi sekitar Rp 1.000 triliun dalam infrastruktur digital hingga tahun 2030. Tantangan lainnya yang dapat muncul ialah kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara UMKM dan perusahaan besar, dapat memperlambat adopsi Industri 4.0 di seluruh sektor ekonomi Indonesia, yang berdasarkan data Menkominfo, pada tahun 2022, tingkat penetrasi internet di perkotaan mencapai 77,3%, sedangkan di pedesaan hanya 57,9%.
Kesiapan sumber daya manusia di Indonesia dalam menghadapi tantangan ini tentu sangat diperlukan untuk Industri 4.0, seperti kemampuan digital, pemrograman, dan analisis data. Dan jika dilihat dari data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 2022, hanya sekitar 17% lulusan perguruan tinggi di Indonesia memiliki kompetensi di bidang digital dan teknologi. Selain itu juga Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis, seperti meningkatkan investasi dalam infrastruktur digital, memperkuat sistem pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta menciptakan kerangka regulasi yang mendukung reformasi digital dan Industri 4.0.
*Penulis : Nurmala Dewi, NPM; 2210103010093
Mahasiswa Universitas Syiah Kuala Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
