Akurat Mengabarkan - 25 Juli 2020 09:28

Tokoh Barsela Minta DPRA Jangan Politisir Kalau Sudah Bicara Kebutuhan Rakyat

Tokoh Barsela Minta DPRA Jangan Politisir Kalau Sudah Bicara Kebutuhan Rakyat
  
Penulis
|
Editor
Bagikan:

Blangpidie, KBBACEH.news – Tokoh dan pemerhati pembangunan dari wilayah barat selatan (Barsela) Aceh meminta kepada Anggota DPRA agar jangan mempolitisir kalau sudah bicara kebutuhan rakyat.

Permintaan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh dan pemerhati pembangunan dari Barsela Aceh, Fadhli Ali SE menyusul keputusan mayoritas Anggota DPRA melakukan pembatalan terhadap proyek multi years atau tahun jamak tahun anggaran 2020 – 2022.

“Proyek yang disebut-sebut multi years yang sedang dibicarakan saat ini bukanlah gagasan atau program baru muncul tahun ini, bukan pula di tahun-tahun kemarin,” kata Fadhli Ali
kepada KBBACEH.news, di Blangpidie, Jum’at (24/07/2020).

Melainkan, lanjutnya, pembangunan infrastruktur ruas jalan di Aceh tersebut, sudah lama diwacanakan sejak belasan tahun yang lalu. Awalnya telah pernah digagas oleh mantan Gubernur Aceh era 90-an yaitu Dr. Ibrahim Hasan, dan pada saat itu Prof. Syamsuddin Mahmud menjabat sebagai Kepala Bappeda Aceh.

Ketika Prof. Syamsuddin Mahmud kemudian jadi Gubernur Aceh, rencana pembangunan ruas jalan tersebut dipertegas kembali dengan menggagas program yang dikenal dengan pogram jaring laba-laba.

“Yaitu proyek pembangunan jalan yang menghubungkan garis pedalaman Aceh antar beberapa kawasan baik pesisir timur, utara, maupun barat selatan. Program jaring laba-laba tersebut merupakan jalan yang menghubungkan antara satu kabupaten dengan kabupaten lain di Aceh,” beber Fadhli Ali.

Seperti, sambungnya, ruas jalan rute Aceh Tenggara – Subulussalam, Abdya – Terangon, Rundeng – Trumon, dan Jantho – Lamno dan masih ada beberapa yang lain yang menghubungkan Aceh kawasan Louser Antara (ALA) dengan pesisir Timur – Utara.

“Pembangunan ruas-ruas jalan tersebut adalah kebutuhan masyarakat, sudah sangat mendesak, karena persoalan itu selalu menjadi cerita lama yang tidak pernah jadi – jadi sampai dengan sekarang ini,” ungkapnya.

Fadhli Ali menuturkan, alasan mengapa proyek tersebut tidak kunjung – kunjung selesai, karena pemerintah pada saat itu dalam membangun infrastruktur jalan terkesan cilet-cilet atau setengah-setengah sehingga tidak pernah tuntas secara total.

“Sebagai salah satu contoh, ruas jalan rute Abdya – Terangon memang sudah tembus jalannya, tapi sampai sekarang belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat,” ujarnya,

Disisi lain, ia memberikan apresiasi kepada Plt Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah yang telah berani mengambil sebuah kebijakan demi kepentingan bersama rakyat Aceh, seiring penolakan 12 paket ruas jalan pada proyek multi years oleh DPRA itu.

“Saya apresiasi Pak Gubernur Nova Iriansyah karena menurut saya beliau berani dalam mengambil kebijakan demi kepentingan masyarakat Aceh,” ucapnya.

Fadli Ali yang juga Juru Bicara KP3 Abas itu menegaskan sikapnya yang tidak setuju atas keputusan sejumlah anggota DPR Aceh menolak rencana pelaksanaan pembangunan proyek multi years untuk tidak dilanjutkan di tahun ini.

Alasannya, pembangunan infrastruktur 12 ruas jalan lintas antar kawasan pedalaman Aceh, bertujuan untuk membuka koneksivitas sarana akses pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh, baik masyarakat yang berada di barat selatan Aceh, maupun ALA Tenggara Aceh.

“Sikap saya selaku masyarakat Aceh, tidak setuju dengan keputusan anggota DPRA yang membatalkan proyek tersebut,” tegasnya

Fadhli Ali menyatakan, keputusan yang telah diambil sebelumnya antara Plt. Gubernur dengan pejabat DPRA lama sudah dilakukan dengan proses yang matang, bahwa pekerjaan proyek tahun jamak itu sudah berdasarkan kesepakatan qanun dan produknya dinilai sah secara hukum.

DPRA dalam mengambil keputusan atas nama lembaga, bukan keputusan person elit politik pada saat itu, sehingga tidak ada alasan DPRA membatalkan proyek tersebut.

Ia berharap agar Anggota DPRA sekarang untuk bisa akur dan harmonis jika sedang berbicara persoalan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Aceh.

Seharusnya Anggota DPRA pulanglah dulu ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing, lihat kondisi infrastruktur jalan disana baik di Simeuleu, Singkil maupun daerah – daerah lain, agar nanti ketika sudah kembali lagi ke Banda Aceh baru ambil keputusan, setuju atau tolak.

” Tolong jangan dipolitisir di DPR saat kita hari ini sedang bicara urusan kepentingan dan kebutuhan rakyat, dan tolong lepaskan kepentingan pribadi dan kelompok masing-masing,” pungkasnya. (Sal).

Bagikan:

Tinggalkan Komentar

error: Jangan Suka Copy Punya Orang, Jadilah Manusia Yang Kreatif!!