Blangpidie, KBBACEH.news – Terkait penolakan program proyek multi years (tahun jamak) tahun 2020 oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) beberapa waktu lalu, menuai beragam respon dari masyarakat.
Setelah menuai respon dari tokoh dan pemerhati pembangunan dari wilayah barat selatan (Barsela) Aceh, kali ini aksi penolakan Anggota DPRA itu juga menuai respon dari elemen pengusaha di Aceh.
Untuk selengkapnya, kali ini KBBACEH.news melakukan wawancara eksklusif dengan Ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Aceh, Nurchalis, Jum’at (24/7/2020).
Berikut petikannya.
KBBACEH.news : Apa tanggapan ISMI terhadap wacana pembatalan proyek multi years atau tahun jamak tahun anggaran 2020 – 2022 ?
Ketua ISMI Aceh : Terkait persoalan multi years, hari ini yang menjadi target pembangunannya ada 12 ruas jalan yang berada di pesisir kawasan barsela, tengah dan tenggara Aceh.
Tentunya saya melihat dari sisi ISMI bahwa sebuah pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh faktor tersedianya infrastruktur yang baik, dan terintegrasi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain.
Karena, sebuah invenstasi itu akan hadir disaat kebutuhan bahan baku terpenuhi, jika tidak terpenuhi pada satu wilayah, maka tentunya bisa dikafer melalui infrastruktur-infrastruktur ruas jalan yang ada di wilayah-wilayah lain.
KBBACEH.news : Menurut ISMI, apa dampak pembangunan infrastruktur 12 ruas jalan yang akan dibangun tersebut bagi perekonomian Aceh?
Ketua ISMI Aceh : Kita ketahui, wilayah barsela dan tengah tenggara memiliki keunggulan dari sisi agro, seperti pertanian, perkebunan dan hortikultura. Tentunya keunggulan-keunggulan tersebut bisa menjadi sebuah urat nadi perekonomian masyarakat Aceh.
Khususnya masyarakat Aceh yang berada di kawasan tersebut. Namun, kita melihat selama ini ketersediaan sarana transportasi berupa infrastruktur jalan sampai hari ini sudah sekian lama sampai dengan sekarang masih belum terpenuhi, dan juga belum terfokuskan. Akan tetapi, hanya melahirkan beberapa proyek yang dianggap tidak fungsional.
Artinya fungsional adalah bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat petani kita, dengan alasan jika infrastruktur tersebut baik maka akan mengurangi cost yang dikeluarkan oleh petani itu sendiri.
Dan dampaknya, pihak buyer (pembeli) tidak mengambil manfaat dan keuntungan terlalu banyak dari kelemahan petani, sehigga masyarakat petani tidak dirugikan,”
KBBACEH.news : Sejauhmana dukungan ISMI dalam mewujudkan perekonomian masyarakat di Aceh jika seandainya proyek multi years tersebut dilanjutkan?
Ketua ISMI Aceh : Selaku Ketua ISMI, saya sangat mendukung proyek pembangunan multi years tersebut, karena dianggap telah sesuai dengan program perencanaan pemerintah pusat.
Yaitu saat ini fokus dalam menggenjot pembangunan di bidang infrastruktur, bukan hanya jalan akan tetapi tol laut pun sudah mulai diprogramkan oleh pemerintah pusat.
KBBACEH.news : Bagaimana tanggapan ISMI tentang pro kontra berbagai pihak atas proyek multi years ini?
Ketua ISMI Aceh : Kenapa kita harus berdebat, ketika membahas persoalan-persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Berbicara hajat hidup orang banyak, adalah berbicara komoditas Aceh secara keseluruhan.
Saya tidak melihat komoditas Aceh itu ada di kawasan barsela saja, akan tetapi ada di keseluruhan Aceh, baik kawasan tengah, tenggara, maupun utara dan timur Aceh.
KBBACEH.news : Berkembang di media, bahwa ada kekeliruan atas penganggaran pada proyek multi years tersebut, bagaimana tanggapan ISMI?
Ketua ISMI Aceh : Terkait persoalan penganggaran multi years, saya tidak persoalkan sesuai atau tidak sesuai, namun menurut saya kalau memang persoalan yang sudah dianggarkan itu sudah menjadi lembaran negara dan sudah dikoreksi oleh Kemendagri, jadi saya anggap itu sudah sah.
Karena kenapa, sudah melalui proses dan prosedur-prosedur tertentu, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang harus kita perbaiki.
KBBACEH.news : Dalam penganggaran APBA tahun 2020 disinyalir ada penumpang gelap, bagaimana menurut ISMI?
Ketua ISMI Aceh : Ya, saya melihat subtansi persoalan tersebut kan sudah ada kesepakatan pimpinan DPRA lama yang merupakan representatif dari masyarakat Aceh. Dan tentunya yang lebih faham itu ialah pakar-pakar hukum untuk mengkajinya.
Bagi saya, persoalan ada kekurangan subtansi hukum tolong mari kita benarkan. Karena saat ini kita sedang otonomi khusus, jadi mari kita manfaatkan agar pembangunan itu sampai tuntas.
KBBACEH.news : Sebagai salah satu putra yang lahir di pesisir Aceh Barat Selatan (Barsela), bagaimana dukungan Bapak terhadap proyek multi years itu?
Ketua ISMI Aceh : Berbicara saya atas nama putra barat selatan, saya ingin sampaikan bahwa dikala kita berbicara Aceh, maka kita tidak berbicara kelompok, akan tetapi adalah kita berbicara keutuhan masyarakat Aceh
Baik itu barat, selatan, pidie, timur, utara, tengah, maupun tenggara merupakan satu kesatuan utuh yang tak dapat dipisahkan. Boleh, kalau multi years itu dibatalkan, tapi kita harus duduk dulu bersama.
Kita bicarakan secara rasional bahwa ruas-ruas jalan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat Aceh. Jangan kita menampakkan kelompok masing-masing, jika masih demikian, artinya non sen juga kita dalam membangun Aceh.
KBBACEH.news : Apa kesimpulan yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat Aceh terkait pro kontra proyek multi years ini?
Ketua ISMI Aceh : Kesimpulan yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat kita Aceh, bahwa pertama, kita sangat butuh jalan transportasi karena jalan itu sangat mendukung untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Kedua, pembangunan ruas-ruas jalan tersebut bertujuan untuk meminimalisir tingkat keterisolirnya daerah-daerah di pedalaman Aceh. Ketiga, dengan adanya ruas-ruas jalan tersebut akan memperkuat bergaining hadirnya investasi untuk melahirkan industri-industri turunan berikutnya.
Kalau tanpa itu, tidak usah kita bercerita masalah invenstor, investor takkan pernah masuk, disaat bahan baku tidak bisa dipasok antara daerah satu dengan yang lain.
KBBACEH.news : Apa pesan ISMI kepada Pemerintah Aceh terkait program pembangunan kedepan?
Ketua ISMI Aceh : Jika proyek pembangunan 12 ruas jalan tersebut dibangun pada tahun ini, maka Pemerintah Aceh kedepan tinggal bagaimana bisa fokus kepada sektor-sektor yang lain pula. “Sehingga kita tidak berbicara kebutuhan infrastruktur jalan di barat selatan dan tengah tenggara lagi,” sebut Nurchalis, seraya mengakhiri wawancara. (Sal).
Discussion about this post