Blangpidie, KBBACEH.news – Posko Perjuangan Rakyat Aceh (Pospera) Aceh Barat Daya (Abdya) mendesak Pemkab setempat segera menghibahkan aset berupa tanah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) kepada Pemerintah Provinsi Aceh.
Ketua Pospera Abdya Harmansyah menyatakan, soalnya bangunan PKS di Gampong Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot tersebut sudah lama terlantar dan tidak difungsikan.
“Oleh karena itu, Pemkab Abdya harus segera menghibahkan tanah aset PKS kepada Pemrov Aceh,” kata Hermansyah kepada KBBACEH.news di Blangpidie, Senin (20/7/2020).
Diketahui, lanjutnya, tanah PKS tersebut tercatat sebagai aset milik Pemkab Abdya, sedangkan bangunannya merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Aceh.
“Tujuan menghibahkan ini untuk percepatan pembangunan PKS, sehingga gedung yang dibangun tidak usang termakan usia,” ungkapnya.
Disisi lain, ia memberi apresiasi atas ihktiar
Pemkab Abdya, karena sudah berupaya melakukan pembangunan PKS. Namun upaya itu kandas di DPRA, ketika bangunan gedung ternyata merupakan milik Pemprov Aceh.
“Upaya pelimpahan aset atau hibah aset sepertinya mentok di gedung DPRA. Jika ini terus menerus dan tanpa ujung, kita khawatir gedung yang dibangun milyaran rupiah itu akan menjadi besi tua,” sebutnya.
Kendati demikian, pihaknya yakin jika tanah PKS telah menjadi aset Pemprov Aceh, maka percepatan pembangunan PKS di Abdya dapat dipercepat oleh Pemerintah Provinsi.
“Saya yakin Pemkab Abdya akan melakukan terobosan apapun demi kepentingan rakyat banyak. Kita ketahui bersama bahwa kehadiran PKS adalah sesuatu yang sangat diidam-idamkan oleh masyarakat Abdya khususnya bagi petani kelapa sawit,” ujarnya.
Harmansyah yang juga Pembina BFLF Abdya itu menambahkan, dengan adanya pabrik PKS, maka nilai jual TBS akan meningkat dan berujung kepada meningkatnya kesejahteraan petani di Abdya.
“Melihat komitmen Pak Bupati Akmal Ibrahim SH sekarang, saya yakin Pemkab Abdya tidak masalah mundur selangkah demi kepentingan rakyat banyak, untuk kepentingan petani walaupun kehilangan aset berupa tanah, saya kira tidak masalah,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, pabrik PKS atau CPO (Crude Palm Oil) itu dibangun ketika masa jabatan Bupati Akmal Ibrahim periode 2007 – 2012 yang lalu, dibiayai dari APBA sumber dana otsus sebesar Rp. 30 milyar pada tahun 2010.
Namun, pada saat itu yang terserap hanya Rp. 20,9 milyar saja dibawah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov. Aceh. Pada tahun 2011 Pemkab Abdya memilih gampong Lhok Gayo sebagai lokasi pembangunan PKS dengan alasan lokasi sangat strategis dan dekat dengan areal perkebunan masyarakat.
Setelah membebaskan lahan dari masyarakat, akhirnya Pemkab Abdya membangun PKS diatas tanah seluas 26 ha. Namun, setelah pergantian Kepala Daerah, kelanjutan pembangunan pabrik PKS tersebut terhenti. (Sal).
Discussion about this post