Jakarta, KBBAceh.news – Dalam upaya memastikan penerapan evidence based policy pada kebijakan khususnya makan bergizi gratis dan ketahanan pangan serta penanganan Stunting pada Pemerintah Daerah, Badan Strategi Kebijakan Kementerian Dalam Negeri melakukan penjajakan Kerjasama dalam pemanfaatan metode Wastewater Based Epidemiology (WBE) dengan Yachiyo engineering.co.ltd organisasi privat asal Jepang yang mendapat dukungan dari JICA, MLIT dan Pemerintah Jepang, pada Jumat, 14/02/2025 bertempat di command center BKSDN Kemendagri.
Metode ini sebagai peluang baru dalam mengidentifikasi secara cepat dan akurat berbasis data permasalahan gizi yang disebabkan oleh berbagai penyakit (Virus dan bakteri) sehingga dapat dilakukan intervensi kebijakan yang tepat oleh pemerintah daerah.
“Mr. Toyoda, direksi Yachiyo engineering kantor pusat Jepang yang turut hadir menyebutkan bahwa metode ini tidak hanya mampu mengidentifikasi berbagai penyakit (Virus dan bakteri), metode WBE besutan mereka dapat digunakan sebagai informasi lanjutan dalam peningkatan kualitas pelayanan public diantaranya smart city, public health and environment”, ujarnya
Sejalan dengan hal tersebut Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kependudukan, Kewilayahan dan Pelayanan Publik TR Fahsul Falah, S.Sos, M.Si, menyampaikan bahwa ‘”hal ini menjadi sangat krusial mengingat perhatian terhadap pemanfaatan air limbah di Pemerintah Daerah masih belum memadai sehingga perlu meningkatkan kesadaran melalui rekomendasi kebijakan Pemerintah Pusat”, ungkap TR, Fahsul Falah.
“Melalui metode WBE ini akan memberikan dampak yang sangat signifikan dalam menyediakan informasi yang secara cepat dan akurat bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publiknya”.
Sementara itu Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Dr. Yusharto Huntoyungo menegaskan bahwa inisiasi ini sangat baik dan mengharapkan penjajakan Kerjasama ini dapat berhasil sehingga memberikan manfaat baik bagi masyarakat dan pemerintah melalui transfer ilmu pengetahuan dan teknologi antara jepang dan Indonesia.
Dalam acara ini turut hadir Biro Fasilitasi Kerjasama Kementerian Dalam Negeri sebagai hubungan untuk menyinkronkan agar proses mekanisme Kerjasama berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah.(Red)
