Tapaktuan, KBBACEH.news – Dalam rangka memperingati Hari Nusantara, DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) DPD Aceh Selatan melakukan aksi parade perahu nelayan di kawasan perairan Bakongan Timur tepat di desa Ujung Pulo Rayeuk, Senin (13/12/2021).
Sebelum melaksanakan parade yang diikuti puluhan perahu nelayan di Aceh Selatan, KNTI DPD Aceh Selatan menyampaikan beberapa aspirasi nelayan diantaranya, Pemenuhan akses dan ketersediaan BBM bersubsidi bagi nelayan kecil dan tradisional.
Ketua DPD KNTI Aceh Selatan Jeri Rahmat didampingi para pengurus mengatakan bahwa hari Nusantara sangat penting maknanya bagi nelayan, ini merupakan momentum untuk membangun pondasi pembangunan Indonesia berbasis kelautan yang mensejahterakan rakyat. Meneruskan mandat dari Deklarasi Djuanda yang menegaskan bahwa laut menyatukan Indonesia, mempertegas kedaulatan bangsa, serta memberi kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Peringatan Hari Nusantara menjadi momentum bagi nelayan kecil tradisional untuk mendesak pemerintah terus meningkatkan pemenuhan hak-hak nelayan,” ucapnya.
KNTI meminta agar pemenuhan akses dan ketersediaan BBM bersubsidi bagi nelayan kecil. Pemerintah, Pemerintah Daerah, BPH Migas dan Pertamina harus segera mempercepat proses kemudahan akses, penyediaan infrastruktur SPBUN, dan memastikan alokasi BBM bersubsidi yang mencukupi kebutuhan nelayan kecil dan tradisional. Serta pemerintah harus melakukan terobosan terkait perlengkapan dokumen/surat surat kapal nelayan,
“Untuk memperkuat hal ini, KNTI mendorong perubahan Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar minyak, serta mendorong penggunaan Kartu KUSUKA sebagai alat untuk nelayan mengakses BBM Bersubsidi,” tegas Jeri Rahmat
Ia melanjutkan pemerintah juga harus memperkuat skema perlindungan dan keselamatan nelayan akibat dampak perubahan iklim dan kecelakaan di laut. Cuaca ekstrem dan ombak yang besar menyebabkan perahu nelayan kecil yang bersandar juga sering mengalami kerusakan, pun demikian dengan rumah-rumah nelayan dipesisir yang menjadi langganan terendam rob dan hantaman gelombang dan angin, serta perlumya perlindungan terhadap nelayan masalah Asuransi jiwa nya.
“Untuk langkah pertama KNTI ACEH SELATAN telah melakukan sosialisasi dengan Nelayan terkait asuransi melalui BPJS Ketenagakerjaan, dengan begitu kami berharap agar pemerintah daerah dapat memberikan subsidi terkait iuran yang di tetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan,” Jelas Jeri Rahmat
Pihaknya berharap pemerintah daerah/provinsi agar benar-benar memperhatikan hak-hak nelayan, pembudidaya, serta hak nelayan perempuan pesisir, Mengingat kontribusi nelayan perempuan itu sangat nyata dalam melakukan usaha perikanan, misalnya di Desa Ujung Puloe Rayeuk Kecamatan Bakongan Timur sekitar 25% perempuan pesisir di desa tersebut melakukan usaha pengolahan ikan,
“Dengan begitu haruslah oleh pemerintah melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan/menopang taraf ekonomi rumah tangganya,” harapnya.
Ia melanjutkan dalam memberikan bantuan kepada nelayan kami KNTI Aceh Selatan Berharap kepada pemerintah harus benar-benar di terima langsung oleh nelayan yang betul-betul membutuhkan,
“Pemerintah harus selektif dalam menerima pengajuan bantuan agar tetap sasaran serta nelayan kecil dan tradisional sejahtera,” timpalnya.
Sementara itu terkait pemamfaatan Kartu Kusuka/E-Kusuka pemerintah harus mengkoneksikan kartu indentitas pelaku usaha perikanan tersebut dengan program-program inti seperti pengajuan bantuan, untuk mendapatkan BBM bersubsidi, akses permodalan, agar benar benar dapat memberikan mamfaat yang nyata terhadap nelayan pemegang kartu Kusuka.serta untuk menghindari pemegang kartu yang bukan aktivitasnya sebagai pelaku usaha kelautan dan perikanan,
“Kami KNTI Aceh Selatan siap membantu pemerintah daerah untuk melakukan penginputan data nelayan, karena KNTI Aceh Selatan telah di beri kesempatan oleh Kementrian Kelautan Dan Perikanan (KKP) dalam hal ini Pusat data dan informasi KKP (PUSDATIN KKP) untuk bisa menginput langsung data nelayan tersebut agar tepat sasaran.
“Hari Nusantara adalah momentum bagi Indonesia meneguhkan kembali cita-cita pendiri bangsa untuk menjadikan laut sebagai pemersatu dan Laut Sumber Kemakmuran Bersama. Sekaligus menjadi momentum untuk pemenuhan hak-hak nelayan seperti yang di amanatkan oleh undang-undang no 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Tutup Jeri Rahmat, Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Kabupaten Aceh Selatan,” tandasnya.
