KBBAceh.News | Jakarta – Di tengah situasi politik nasional yang semakin memanas pasca-kerusuhan demonstrasi pada akhir Agustus 2025, Imam Besar Habib Rizieq Shihab, tokoh ulama karismatik, kembali menjadi sorotan publik dengan pernyataannya yang tegas. Pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Haul ke-15 Alhabib Syech bin Ali bin Sholeh Aljufri di Gedung SMP Al-Khairaat, Jalan Masjid Condet, Batu Ampar, Jakarta Timur, pada Sabtu (30/8/2025), Habib Rizieq meminta umat Islam untuk tidak terburu-buru bergerak atau terpancing emosi.
Habib Rizieq Shihab membuka pidatonya dengan menyoroti kondisi terkini Indonesia yang diwarnai demonstrasi dan ketegangan sosial, di mana ia memperingatkan umat untuk tidak bertindak sembarangan. “Jangan bergerak melakukan apa pun sebelum ada komando dari ulama. Tapi, kalau komando dari ulama sudah datang, keadaan sudah betul-betul darurat, negara ini sudah tidak bisa diatasi lagi oleh siapa pun kecuali oleh umat, maka itu saya mau tanya, kalau dikomandokan oleh ulama siap turun?” tanya Habib Rizieq pada 30 Agustus 2025, seperti dilaporkan oleh detikcom. Respons jemaah yang kompak menjawab “Siap” menunjukkan antusiasme dan solidaritas yang kuat, mencerminkan bagaimana pengaruh Habib Rizieq masih begitu besar di kalangan pendukungnya, meskipun FPI telah dibubarkan bertahun-tahun lalu. Pernyataan ini bukan sekadar seruan spontan, melainkan bagian dari strategi komunikasi yang telah menjadi ciri khasnya sejak era Aksi 212 pada 2016, di mana ia sering kali memainkan peran sebagai koordinator moral umat. Dalam konteks saat ini, di mana kerusuhan demonstrasi pada 25-28 Agustus 2025 menyebabkan korban luka dan kerusakan fasilitas umum, imbauan ini dianggap sebagai upaya untuk mencegah kekacauan lebih lanjut sambil menjaga kewaspadaan. Beberapa analis politik menilai bahwa dengan menekankan “komando ulama”, Habib Rizieq sedang membangun narasi bahwa perubahan sosial harus datang dari otoritas keagamaan, bukan dari impuls massa yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak oportunis.
Di tengah situasi pasca-kerusuhan, di mana pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto sedang berupaya menstabilkan keamanan, pernyataan Habib Rizieq ini bisa diinterpretasikan sebagai sinyal siaga tanpa langsung memprovokasi aksi langsung. “Siap turun ke jalan?” tanyanya tiga kali, dan jemaah menjawab “Siap” secara kompak.
Reaksi dari jemaah dan saksi mata acara tersebut menambah kedalaman pemahaman tentang dampak pernyataan Habib Rizieq. Seorang jemaah yang enggan disebut namanya, mengatakan bahwa imbauan ini membuatnya merasa lebih tenang di tengah berita-berita negatif tentang demonstrasi.
Habib Rizieq tidak hanya berhenti pada imbauan kesiapan umat, tapi juga menyentuh isu ekonomi yang sedang hangat, khususnya kebijakan pajak yang dianggap membebani rakyat kecil. Dalam pidatonya pada 30 Agustus 2025, ia menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyamakan pajak dengan zakat, yang menurutnya adalah pernyataan yang tidak tepat dan seenaknya. “Seenaknya menteri mengatakan pajak sama kayak zakat. Enak betul Saudara,” imbuh Habib Rizieq,
Kritik ini langsung memicu perdebatan publik karena Sri Mulyani, dalam Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah pada 13 Agustus 2025, menyatakan bahwa pajak memiliki esensi serupa dengan zakat dan wakaf sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk kemaslahatan umat. Namun, Habib Rizieq menekankan perbedaan mendasar antara keduanya, di mana zakat hanya wajib bagi yang mampu dan ditujukan untuk golongan tertentu sesuai syariat Islam, sementara pajak diterapkan secara merata termasuk kepada yang miskin.
Pernyataan ini relevan dengan konteks ekonomi saat ini, di mana rasio pajak Indonesia masih rendah sekitar 10,21% pada 2023, dan pemerintah terus mendorong peningkatan penerimaan untuk membiayai program sosial, tapi sering dikritik karena ketidakadilan distribusi.
Habib Rizieq melanjutkan kritiknya dengan menjelaskan bagaimana pajak justru ‘mencekik’ rakyat Indonesia, terutama kelas menengah ke bawah. “Dalam Islam, zakat dikenakan kepada orang kaya, orang miskin nggak zakat. (Kalau) pajak, (baik) miskin atau kaya dicekik semua, bahkan yang miskin lebih dicekik,” lanjutnya pada 30 Agustus 2025.
Ia juga menyinggung anggota Dewan yang pajaknya dijamin negara, sementara rakyat biasa seperti tukang ojek harus membayar biaya aplikasi yang tinggi. “Rakyat yang kecil-kecil sampai tukang ojek bayar (biaya) aplikator itu sudah besar. Ini mesti diatur pajak itu,” tegasnya. Kritik ini sejalan dengan keresahan publik terhadap kenaikan tarif pajak dari 11% menjadi 12% yang diusulkan pemerintah, di mana banyak warga merasa beban ekonomi semakin berat
Dalam konteks lebih luas, pernyataan Habib Rizieq ini menggemakan suara oposisi terhadap kebijakan fiskal Prabowo Subianto, yang menargetkan penerimaan pajak Rp3.147,7 triliun pada 2026 untuk meningkatkan tax ratio, tapi sering dianggap tidak sensitif terhadap kondisi rakyat miskin. Beberapa ekonom seperti Dr. Sri Mulyani sendiri mengakui tantangan ini, tapi Habib Rizieq menggunakan perspektif keagamaan untuk memperkuat argumennya, membuatnya lebih resonan di kalangan umat.
Untuk memperdalam kritiknya, Habib Rizieq menghubungkan isu pajak dengan prinsip keadilan Islam, di mana ia menyerukan agar pajak direformasi agar tidak membebani yang lemah. (Sumber, Republik Depok)
