“KEMUNGKINAN TERBURUK (WORST-CASE SCENARIO) PRESIDEN PRABOWO AKAN JATUH DI DESEMBER 2025”

“KEMUNGKINAN TERBURUK (WORST-CASE SCENARIO) PRESIDEN PRABOWO AKAN JATUH DI DESEMBER 2025”
T. Sukandi  Akurat Mengabarkan
Penulis
|
Editor
Bagikan:

KBBAceh.News | Tapaktuan – Tokoh masyarakat Aceh Selatan yang juga merupakan Ketua PeTA Aceh Selatan T.Sukandi dalam sebuah tulisannya mengungkapkan bahwa :

Eskalasi Demo Mahasiswa & Buruh akan meningkat (Sept–Okt 2025)

Korban ojol jadi simbol aksi “Solidaritas Nasional” pecah di 15–20 kota besar

Viral video kekerasan aparat baru korban tambahan (mahasiswa/pekerja)

Buruh (KSPI, KSBSI, FSPMI) bergabung muncul “Mogok Nasional” 3–5 hari

Ekonomi lumpuh, kawasan industri Bekasi Karawang, Cikarang berhenti, tol blokir, pelabuhan terganggu, Narasi berubah dari tolak upah murah Turunkan Presiden

 

Legitimasi Politik Runtuh

DPR terbagi faksi NasDem, Demokrat, bahkan sebagian Golkar mulai lirik oposisi, usulkan Hak Angket soal pelanggaran HAM & ekonomi

Media internasional (BBC, Reuters, Al Jazeera) sorot “Indonesia menuju Reformasi 2.0”

Investor asing tarik dana, rupiah melemah tajam (Rp 18.000–19.000/USD) serta Elit militer mulai khawatir tidak mau diseret jadi kambing hitam

Momentum Krisis (Okt–Nov 2025)

Demo di Jakarta tembus ratusan ribu massa, mengepung DPR/MPR

Bentrok besar korban jiwa bertambah (mahasiswa/masyarakat sipil)

Kapolri Listyo & Panglima TNI ditekan memilih : ikut bertahan atau jaga jarak,

Jokowi secara diam-diam ambil jarak politik dari Prabowo, memberi sinyali “solusi transisi damai”

 

Kejatuhan Presiden

 

Ada 3 jalur jatuhnya Presiden :

Jalur A Tekanan DPR (Probabilitas 35%)

DPR berhasil gunakan hak angket dilanjutkan ke MPR Presiden diminta mundur atau dimakzulkan dengan alasan pelanggaran HAM & ketidakmampuan jaga stabilitas

Prabowo dipaksa lengser dengan skema “Soft landing”

Jalur B Mundur Sukarela (Probabilitas 25%)

Setelah korban bertambah & Jokowi memberi tekanan moral, Prabowo mundur demi elak pertumpahan darah

Pernyataan resmi : “Demi persatuan bangsa, saya serahkan mandat pada Wapres”

Jalur C  Tekanan Militer/Security (Probabilitas 10%)

Jika situasi chaos, TNI/Polri menolak perintah represif mendesak Presiden mundur

Risiko ini lebih kecil, tapi efeknya mirip 1998

 

Siapa Pengganti?

Gibran Rakabuming Raka otomatis naik sebagai Presiden (Pasal 8 UUD 1945)

Legitimasi awalnya lemah, tapi Jokowi masuk sebagai kingmaker berperan sebagai penjamin stabilitas transisi

Kabinet kemungkinan reshuffle besar, faksi pro-Jokowi masuk lebih dominan

Prabowo diposisikan sebagai “purnawirawan negara” pensiun politik dipercepat

 

Probabilitas Realistis

Prabowo bertahan sampai Des 2025 : 60%

Prabowo jatuh (worst-case) : 40%

Jalur DPR (angket pemakzulan) : 35%

Jalur mundur sukarela : 25%

Jalur tekanan militer/security : 10%

 

Faktor Penentu Apakah Jatuh atau Bertahan

Jumlah & dampak korban jiwa tambahan semakin banyak korban sipil, semakin cepat runtuh legitimasi

Sikap Jokowi apakah tetap pasang badan untuk Prabowo, atau justru alih posisi untuk jaga stabilitas

Soliditas DPR & koalisi besar jika pecah, MPR bisa jadi arena pemakzulan

Respons aparat keamanan represif = mempercepat krisis, de-escalation = meredam

Jika pemerintah gagal mengelola krisis demo September–Oktober, Prabowo bisa jatuh sebelum Desember 2025. Skema paling mungkin DPR gunakan hak angket negosiasi politik, Prabowo mundur dengan alasan menjaga persatuan bangsa Gibran naik jadi Presiden, dengan Jokowi kembali jadi tokoh penjamin stabilitas

Kita harus melihat dari helicopter view :

Gerakan ini pasti banyak motifnya, ada yang memang murni untuk rakyat seperti dari kalangan mahasiswa dan komunitas, tapi ada penumpang gelap, Pendananya konon duduk manis di Singapore dan dibackup dari Washington atau New York

Tujuan mereka pecah belah dulu baru kuasai, selogan klasik tapi masih ampuh

Intinya Presiden Prabowo mesti jeli mendengar masukan dari semua pembantunya, jangan salah dengar, bisa runyam, kalkulasi semua kemungkinan buruk yang akan terjadi, Rem semua dana infrastruktur yang kurang efektif, temui dan dengar aspirasi masyarakat yang berkembang, batalkan semua kebijakan pajak yang sangat menyengsarakan rakyat.

(Penulis, T.Sukandi PeTA)

Bagikan:

Tinggalkan Komentar