Lebih tajam lagi, Eros menyoroti posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Isu seputar ijazah Gibran yang tak pernah jelas, menurutnya, bisa merusak legitimasi kepemimpinan nasional.
KBBAceh.News | Jakarta – Tak lagi muda, tapi sorot matanya tetap tajam seperti ketika dulu menulis lirik “Badai Pasti Berlalu.” Di ruang siniar kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Eros Djarot bersuara keras.
“Sepuluh tahun ini peradaban sebagai bangsa dihilangkan semuanya,” ujarnya, menyulut diskusi panas yang membuat nama Jokowi dan Gibran kembali jadi sorotan publik.
Bagi Eros, Indonesia sedang berada di titik rawan. Ia menilai kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode meninggalkan kerusakan struktural, yang kini diwariskan ke generasi berikutnya.
Dalam siniar berjudul “Hentikan Poros Solo, Eros: Gibran Sebaiknya Mundur!” yang tayang pada Ahad, 21 September 2025, Eros mendesak agar Presiden Prabowo Subianto tidak melanjutkan tradisi yang ia sebut “poros Solo”—sebuah simbol dari dominasi politik keluarga Jokowi.
Baginya, negara seharusnya kembali dikelola dengan semangat konstitusi, bukan dipusatkan pada jejaring informal yang merusak demokrasi.
“Mas Gibran tampil dong, ini ijazah saya. Nah kalau enggak, berarti memang enggak punya ijazah. Kalau enggak ya mundurlah. Masih muda toh, daripada nanti diblejeti semua, lebih baik mundur,” ujar Eros, menyamakan langkah itu dengan sikap negarawan Mohammad Hatta yang mundur demi menjaga persatuan bangsa.
Eros tak hanya berhenti di isu personal. Ia menyinggung akar dari banyak gejolak politik, termasuk demonstrasi besar yang baru-baru ini memakan hampir sepuluh korban jiwa. Baginya, kerusuhan jalanan hanyalah akibat dari kerusakan lebih dalam: oligarki yang menguasai partai politik, ekonomi, dan bahkan opini publik.
DPR, tambahnya, hanyalah panggung hiburan karena semua keputusan sesungguhnya ditentukan oleh ketua partai. Ia mengutip ucapan Bambang Pacul dari PDIP sebagai bukti nyata, “Kalau Ibu telepon saya, saya Korea. Siap.”
Selain itu, Eros juga menyindir praktik penggunaan buzzer untuk membentuk opini masyarakat.
“Rezimnya Jokowi ya menggunakan buzzer. Ini loh institusi yang mengerikan,” katanya, meski mengakui teknologi seperti kecerdasan buatan mulai mengikis kekuatan mereka.
Eros menyoroti reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto. Ia mengapresiasi langkah mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Purbaya, namun menyebut risiko besar jika perubahan tak menyentuh akar masalah.
“Kalau tidak, firing back-nya sangat besar. Frustrasinya akan double,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa reformasi kepolisian harus lebih dari sekadar kosmetik.
“Reformasi polisi itu harus dijebol, dirombak total. Karena sudah mengakar ke mana-mana,” tegasnya.
Pesan itu berpuncak pada harapannya agar Prabowo tidak mewarisi gaya kepemimpinan Jokowi.
“Sudahilah poros Solo. Jangan lagi ada peking Jakarta-Solo. Realisasikan Pasal 33 UUD 1945. Ekonomi kerakyatan itu jalan keluar,” kata Eros.
Di akhir percakapan, Abraham Samad menutup dengan nada reflektif.
“Mudah-mudahan ini mengedukasi kita, mencerahkan kita. (Sumber, Warta Bulukumba)
