Kutacane, KBBACEH.news – Ketua Gerakan Pemuda dan Mahasiswa (Gepmat), Faisal Kadri Dube S.Sos menyatakan, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Tenggara, Muhammad Ridwan SE M.Si sudah selayaknya dipertahankan, karena selama ini berkinerja sangat bagus.
Hal itu diutarakan Faisal Kadry Dube yang juga selaku Pengurus Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Aceh Tenggara kepada KBBACEH.news di Kutacane, Senin (8/5/2023).
Menurutnya, dalam menjalankan tugas sebagai Penjabat (PJ) Bupati Agara menjadi pemerintahan yang good governance dan bersih, menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik.
Seperti transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian, sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk untuk kesejahteraan masyarakat luas khususnya masyarakat Aceh Tenggara.
“Alangkah baiknya Sekda Muhammad Ridwan layak untuk di pertahankan. Kita menilai kinerja Bapak Sekda sangatlah bagus. Terbukti, Pemkab Aceh Tenggara kerap mendapat prestasi dalam menjalankan sistem pelaporan keuangan yang akuntabel,” ujarnya.
Juga selama Muhammad Ridwan selaku Sekretaris Daerah, hasil penelitian terbukti raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Aceh sejak 5 tahun terakhir bisa diraih secara berturut -turut
“Artinya dalam pengelolaan sistem pelaporan keuangan daerah kita, mampu dilaksanakan sesuai aturan sistem keuangan yang profesional dan akuntabel. Sehingga dimasa kepemimpinan H Raidin Pinim -Bukhari (RABU) sebagai Bupati dan wakil Bupati Agara, selama 5 tahun tetap saja berjalan dengan baik,” paparnya.
Sebab, lanjutnya, beliau sebelum menjabat sebagai Sekda, Muhammad Ridwan, sangat lama dan berkali -kali menduduki posisi jabatan eselon II. Dan juga pernah menjadi Kabag Keuangan (KBK) di Pemkab Agara.
Mengenai sistem keuangan beliau sangat paham sekali serta mengerti. Sebab latar belakang pendidikan beliau memang alumni kampus ekonomi Medan Sumatera Utara.
“Jika kita lihat adanya masalah defisit anggaran APBK kita, ya’ daerah ataupun kabupaten yang lain juga ada juga mengalami defisit anggaran. Karena defisit sesuatu yang tidak di haramkan. Asalkan tidak melebihi ambang batas peraturan menteri keuangan (Kemenkeu),” jelas Faisal Kadri Dube.
Bahkan, sambungnya, saat dilihat jelas hubungan silaturahmi antara Sekda Muhammad Ridwan dengan PJ Bupati Agara Drs Syakir MSi, sangat baik baik saja. Tidak ada kisruh antara mereka dan ini yang diharapkan.
“Supaya keselarasan program PJ Bupati bisa berjalan dengan lancar. Sehingga posisi jabatan sekda itu tak krusial. Apalagi sejak sekda dijabat Muhammad Ridwan, ini cukup berhasil. Perolehan opini WTP oleh BPK bisa berturut-turut setiap tahunnya. Karena sistem pelaporan keuangan dan penyusunan APBK kita tidak pernah bermasalah,” ungkapnya.
Namun yang paling krusial saat ini adalah percepatan sistem perputaran uang di tengah masyarakat luas harus berjalan dengan arti, jika perputaran uang berjalan dengan baik. Maka dampaknya cukup signifikan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat mulai dari tingkat desa.
Maka diharapkan pihak desa bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat agar pengerjaan proyek fisik dikerjakan secara padat karya. Sebab upah yang diterima oleh masyarakat dari hasil kerja proyek desa melalui padat karya sangat berdampak menopang perekonomian keluarga.
“Kemudian realisasi APBK untuk tahun 2023 secepatnya bisa berjalan sesuai rencana. Ini yang kita harapkan. Bukan masalah jabatan Sekretaris Daerah untuk di jadikan polemik politik. Akan tetapi kita berharap kan antara Sekda dan PJ Bupati bisa bersanding dalam menjalankan roda pemerintahan di bumi sepakat segenap ini,” tandasnya. (Hidayat/Red)
