KBBAceh.News | Washington – Presiden AS Donald Trump akhirnya mengumumkan kesepakatan gencatan senjata tahap pertama antara kelompok Hamas dan Israel.Ada tekanan kuat terhadap Trump dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dibalik kesepakatan itu.
Mantan duta besar AS Francis Ricciardone mengatakan ada “alasan kuat untuk berharap” kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas akan tercapai karena sejumlah alasan.
Keterlibatan Trump secara “langsung dan pribadi” dalam proses tersebut sangat berbeda, kata Ricciardone. Trump, yang memiliki kepentingan pribadi dalam keberhasilan gencatan senjata, juga telah “mempertaruhkan posisinya dalam sejarah dalam hal ini”.
“Hal itu tampaknya menjadi faktor besar dalam membujuk Netanyahu untuk menerima gencatan senjata yang telah dia tolak selama dua tahun,” tambahnya.
Sangatlah penting bagi AS untuk memastikan rencana gencatan senjata dijalankan mulai dari poin satu hingga poin 20, kata Stephen Zunes, ketua program studi Timur Tengah di Universitas San Francisco.
“Amerika Serikat gagal mengajukan keberatan ketika Netanyahu melanggar perjanjian gencatan senjata pada Januari dua bulan kemudian dan melanjutkan serangan tanpa melanjutkan ke tahap kedua dan ketiga dari perjanjian tersebut,” kata Zunes kepada Aljazirah.
“Jadi, hal ini sudah terjadi sejak lama, dan saya pikir kita harus berterima kasih kepada semua orang dari Qatar, UEA, Saudi, dan negara-negara Teluk lainnya yang telah menjelaskan bahwa, kita telah menekan Hamas untuk berkompromi, Anda perlu menekan Israel untuk berkompromi juga,” katanya.
“Hal ini benar-benar merugikan posisi Amerika karena […] kekuatan mereka bukan hanya dalam hal berapa banyak pesawat atau tank atau senjata yang mereka miliki, tapi juga reputasi mereka. Ini adalah kekuatan lunak (soft power) … dan dengan memberikan Israel cek kosong kepada Israel selama beberapa bulan ini, hal ini benar-benar merugikan posisi Amerika Serikat,” katanya.
Ia mewanti-wanti, salah satu poin itu yakni Trump dan mantan perdana menteri Inggris Tony Blair sebagai pengawas pemerintahan transisi di Gaza bisa berbahaya. “Jelas, Washington harus segera menyerahkan setidaknya beberapa tingkat wewenang kepada sumber-sumber Palestina yang memiliki reputasi baik, jika tidak, ini akan tampak seperti petualangan imperialis lainnya,” tambah Zunes.
Michael Schaeffer Omer-Man, direktur Israel-Palestina di kelompok hak asasi manusia Dawn yang berbasis di AS, mengatakan gencatan senjata harus disambut baik, namun kesepakatan seperti itu bisa dicapai kapan saja selama dua tahun terakhir.
“Tanpa bersikap sinis sama sekali, kita harus menyambut momen ini. Berakhirnya pembunuhan dan kelaparan serta penyiksaan mental dan fisik terhadap orang-orang di Gaza. Namun, hal ini bisa dilakukan kapan saja selama 23 setengah bulan terakhir,” kata Omer-Man.
Omer-Man mengatakan kekhawatiran saat ini adalah apakah Israel akan mematuhi ketentuan gencatan senjata. “Israel dengan sengaja, terbuka dan berani melanggar setiap gencatan senjata yang telah dicapai hingga saat ini,” katanya.
“Memastikan bahwa mereka mematuhi persyaratan, bahwa mereka tidak kembali berperang dan menerapkan kembali pengepungan – bahwa mereka sebenarnya tidak hanya mengizinkan bantuan tetapi juga barang-barang komersial dan orang-orang untuk melintasi perbatasan – akan menjadi sesuatu yang saya pikir kita belum cukup sampai di sana,” katanya.
Wadie Said, seorang profesor di Universitas Colorado di AS, mengatakan bahwa mengingat Israel sebelumnya telah melanggar perjanjian gencatan senjata dan Trump berupaya memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian, motivasi di balik tercapainya perjanjian tersebut bukan karena “pembantaian massal warga Palestina”.
“Trump telah berkali-kali menyebutkan dalam seminggu terakhir ini bahwa dia khawatir dengan posisi Israel di dunia,” kata Said kepada Aljazirah. “Jadi kalau motivasinya seperti itu, saya kira kita harus bertanya seberapa kuat landasannya agar perjanjian ini benar-benar dilaksanakan di masa depan,” imbuhnya.
Namun Said menyatakan kewaspadaannya dan mengatakan bahwa semua kondisi yang ada sebelum 7 Oktober 2023, termasuk kendali Israel atas penyeberangan perbatasan Gaza, akan “tetap berlaku”.
“Meskipun saya harus mengatakan secara pribadi, saya rasa saya tidak sendirian dalam pandangan ini bahwa banyak dari kita yang senang bahwa setidaknya pembantaian dan kekerasan akan berakhir,” kata Said.
Sementara Hamas dinilai telah mengeluarkan pernyataan yang “cerdas dan dirancang dengan baik” sebagai tanggapan terhadap rencana Trump, sesuatu yang Israel harap akan ditolak oleh kelompok Palestina, kata Omar Rahman, anggota Dewan Urusan Global Timur Tengah.
“Saya pikir mereka didukung oleh negara-negara Arab dan Muslim yang telah membantu merundingkan proposal awal, dalam hal memerlukan klarifikasi, mengungkapkan rasa frustrasi dan kemarahan karena ketentuan perjanjian yang mereka buat di sela-sela PBB telah diubah secara substansial oleh Netanyahu dan kemudian baru saja diumumkan oleh pemerintahan Trump,” kata Rahman kepada Aljazirah, berbicara dari Washington, DC.
Ada juga tekanan dari negara-negara Arab, khususnya negara-negara Teluk, terhadap Trump untuk bertindak setelah serangan Israel terhadap Qatar, tambahnya.
“Saya pikir hal ini membuat [Trump] berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan membuatnya mengubah sikapnya dan memahami bahwa sejumlah imbalan diperlukan untuk menenangkan negara-negara tersebut, dan salah satu tuntutan yang mereka buat adalah agar Donald Trump menganggap serius gencatan senjata di Gaza ini, bekerja sama dengan mereka untuk menghasilkan sebuah proposal.”
Rahman menambahkan, kesepakatan yang disepakati merugikan. “Namun pada akhirnya, sesuatu harus diberikan agar bisa memanfaatkan kesempatan untuk mengakhiri pembantaian, kelaparan di Gaza, dan mengakhiri genosida ini, dan hal itu terlihat dalam pernyataan tersebut, bahwa prioritas nomor satu adalah mengakhiri penderitaan orang-orang di Gaza.” (Sumber, Republika)
