Menurut Purbaya, Kepala BGN sempat menyampaikan akan mengembalikan anggaran dari pemerintah itu sebesar Rp 100 triliun. Namun, hingga saat ini dana tersebut sejatinya belum pernah dianggarkan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.
KBBAceh.News | Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut telah mengembalikan dana Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 70 triliun ke kas negara.
Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa turut memberikan tanggapan terkait pengembalian dana tersebut.
Sementara Menkeu Purbaya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.
Respons Anggota Komisi X DPR RI
Anggota Komisi X DPR RI, Irma Suryani Chaniago, merespons soal dikembalikannya Rp 70 triliun oleh Badan Gizi Nasional (BGN) ke pemerintah. Menurutnya, hal tersebut bukan sesuatu yang baru.
Badan Gizi Nasional, sebuah lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia yang bertugas memastikan pemenuhan gizi masyarakat secara nasional.
“Jika sampai akhir Oktober tidak terserap, maka anggaran Rp 70 T itu akan menjadi SILPA (sisa pagu anggaran) dan secara otomatis dana tersebut kembali ke pemerintah, karena tidak mungkin juga direlokasi ke kementerian dan program lain. Sisa waktu kerja kan cuma tinggal 1 bulan dan Desember sudah tutup buku,” kata Irma kepada wartawan, Rabu (15/10/2025).
Pasalnya, jika pada 2025 saja BGN belum bisa menyerap anggaran secara maksimal, hal yang sama dikhawatirkan terjadi pada 2026.
“Mudah-mudahan saja tahun 2026 setelah evaluasi menyeluruh selesai anggaran bisa terserap dengan baik,” kata dia.
“Karena hasil RDP awal bulan Oktober, anggaran MBG hanya sebesar Rp 268 T, ternyata kembali ada anggaran cadangan sebesar Rp 69 T, khawatir saja anggaran sebesar itu tidak terserap dengan baik mengingat evaluasi masih terus berjalan,” tandas dia.
Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program nasional Indonesia yang menyediakan makanan sehat secara gratis bagi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, sebagai bagian dari upaya meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat.
Terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, belum menerima anggaran Rp 70 triliun yang dikembalikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Enggak, yang saya tahu dia balikin Rp 100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul, jadi sebetulnya uangnya belum ada,” ujar Menkeu Purbaya saat Konferensi Pers APBN KiTa, di Aula Mezzanine, Selasa (14/10/2025).
Menkeu Purbaya menyatakan, pemerintah akan tetap memantau anggaran yang sudah diberikan pemerintah sebesar Rp 71 triliun itu bisa terserap secara optimal hingga akhir tahun atau sebaliknya.
Adapun realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) per 3 Oktober 2025 baru Rp 20,6 triliun dari total anggaran Rp 71 triliun atau setara 29 persen dari total pagu.
“Justru yang kita lihat yang disebut tadi yang Rp 71 triliun, bukan yang dibalikin ya. Yang dianggarkan ya, berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat seperti apa,” tutur Purbaya.
Purbaya sebelumnya menegaskan akan memantau ketat penyerapan anggaran pada program MBG hingga akhir Oktober 2025, usai banyaknya kasus keracunan MBG di berbagai daerah yang mencuri perhatian.
Apabila anggaran MBG tidak diserap dengan baik, Purbaya akan mengurangi jatah dana MBG tersebut.
Sebaliknya, jika anggaran dana itu digunakan dengan optimal, maka Purbaya akan membuka peluang menambah dananya untuk mendukung program unggulan Prabowo tersebut agar berjalan lancar
Pada konsolidasi regional untuk peningkatan tata Kelola MGB di wilayah Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta dan Banten Senin (13/10) kemarin, Kepada Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan sebanyak Rp 70 triliun anggaran MBG dikembalikan ke Presiden RI Prabowo Subianto.
“Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana standby Rp100 triliun. Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini.” Jelas Dadan dalam keterangannya.
Respons Menkeu Purbaya
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa BGN tidak hanya mengembalikan Rp70 triliun dari dana yang tidak terserap, tetapi juga mengembalikan anggaran tambahan sebesar Rp100 triliun yang sebelumnya mereka ajukan.
Namun, dana tambahan itu sebenarnya belum benar-benar masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
“Enggak, yang saya tahu dia balikin Rp100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul, jadi sebetulnya uangnya belum ada,” ujar Purbaya di kantornya, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Ia menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk MBG yang tercantum dalam APBN 2025 hanya sebesar Rp71 triliun.
Menurutnya, yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana anggaran tersebut bisa terserap untuk program yang dinilai sangat penting bagi peningkatan gizi masyarakat.
“Rp71 triliun itu bukan yang dibalikin ya, tapi yang dianggarkan. Berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat seperti apa. Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya,” kata Purbaya.
Seberapa Jauh Realisasi Penyaluran Anggaran MBG?
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, menjelaskan bahwa hingga 3 Oktober 2025, realisasi penyaluran anggaran program MBG baru mencapai 23 persen dari total Rp71 triliun.
Meskipun angka itu masih rendah, Luky menyebut progresnya cukup baik dan diharapkan meningkat menjelang akhir tahun.
“Jadi bisa dilihat kembangannya cukup baik. Kita harapkan kita dorong terus ini sesuai dengan target pemerintah dari Bapak Presiden,” ujarnya.
Dana tersebut digunakan untuk memberikan makanan bergizi gratis kepada 31,2 juta penerima manfaat melalui 10.572 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat bisa mencapai 82,9 juta orang dengan dukungan 25.000 SPPG hingga akhir tahun.
“Kalau lihat tadi akselerasinya sudah cukup bagus dan kita masih cukup optimis. Kita dorong terus dari BGN untuk bisa mengakselerasi proses dari pengadaan mulai dari SPPG-nya sampai kemudian juga penerima manfaatnya,” tambah Luky.
Bagaimana Penjelasan dari Pihak BGN?
Kepala BGN Dadan Hindayana mengonfirmasi bahwa lembaganya memang telah mengembalikan anggaran sebesar Rp70 triliun kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, keputusan itu diambil karena anggaran tersebut tidak mungkin terserap seluruhnya tahun ini.
“Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana standby Rp100 triliun. Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia,” jelas Dadan dalam keterangan tertulis, Senin (13/10/2025).
Untuk tahun 2026, BGN akan menerima alokasi anggaran yang jauh lebih besar, yakni Rp268 triliun. Angka tersebut menjadikan BGN sebagai lembaga dengan anggaran terbesar di kabinet.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana cadangan sebesar Rp67 triliun, sehingga total dukungan dalam APBN mencapai Rp335 triliun. (Sumber, Tribunnewsmaker.com)
