KBBAceh.News | BANDA ACEH,– Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh, Selasa (14/10/2025). Kedatangan politisi Partai Gerindra itu disambut hangat oleh jajaran Forkopimda Aceh, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah daerah.
Turut hadir dalam penyambutan tersebut, Bupati Aceh Selatan H. Mirwan MS, yang ikut serta mendampingi Ketua MPR RI dalam beberapa rangkaian kegiatan selama berada di Tanah Rencong. Suasana keakraban dan kekeluargaan terlihat mewarnai seluruh agenda kunjungan.
Dalam sambutannya, Ahmad Muzani menyampaikan rasa terima kasih atas penerimaan masyarakat Aceh yang begitu hangat dan bersahabat.
“Aceh adalah daerah yang memiliki nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan semangat kebangsaan yang sangat kuat. Kami datang ke sini untuk bersilaturahmi, mendengar aspirasi masyarakat, serta memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan di tengah keberagaman,” ujar Muzani.
Ia juga mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, ulama, dan masyarakat yang dinilainya menjadi kekuatan besar dalam menjaga keharmonisan dan ketahanan sosial Aceh.
Sementara itu, Bupati Aceh Selatan H. Mirwan MS menyambut baik kunjungan kerja Ketua MPR RI tersebut. Menurutnya, kehadiran pimpinan lembaga tinggi negara di Aceh menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan pusat dan daerah, sekaligus menyuarakan aspirasi masyarakat.
“Kami sangat berterima kasih atas perhatian Ketua MPR RI kepada masyarakat Aceh, khususnya Aceh Selatan. Semoga kunjungan ini membawa semangat baru bagi kami dalam memperjuangkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Mirwan.
Selama berada di Aceh, Ketua MPR RI bersama rombongan melaksanakan sejumlah agenda penting di Banda Aceh, di antaranya pertemuan dengan tokoh masyarakat, ulama, akademisi, dan jajaran pemerintah daerah.
Sebelum mengakhiri kunjungan kerjanya di Aceh, Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani turut memberikan kuliah umum di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
Kunjungan kerja Ketua MPR RI ini diharapkan semakin mempererat jalinan silaturahmi antara pemerintah pusat dan daerah, serta memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Red)
