Jakarta, KBBAceh.news – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif bagi Indonesia pada Kamis (3/4/2025).
Dalam pengumuman tersebut, Indonesia dikenai tarif kebijakan Trump sebesar 32 persen. Jumlah tersebut terbilang tinggi jika dibandingkan negara tetangga lainnya.
Sebagai pembanding, Malaysia hanya dikenai biaya tarif Trump 24 persen, sedangkan Singapura 10 persen. Filipina sendiri hanya dikenai tarif timbal balik ini senilai 17 persen.
Kebijakan ini juga diterapkan terhadap 180 negara lainnya. Beberapa negara telah menyiapkan serangan balik sebelum kebijakan tarif Trump berlaku pada 9 April 2025.
Dikutip dari Al Jazeera, Kanada yang merupakan salah satu dari beberapa mitra perdagangan AS telah berjanji akan menghadapi tarif Trump dengan langkah-langkah pembalasan. Begitu juga dengan Uni Eropa yang menyatakan siap untuk melakukan perang dengan AS.
China juga diperkirakan bakal merilis beberapa langkah pembalasan sebagaimana disampaikan ekonom utama Unit Intelijen Ekonomi Nick Marro.
Meski demikian, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengimbau supaya Indonesia tidak melakukan serangan balasan terhadap kebijakan tarif Trump.
Bendahara Negeri Paman Sam itu menyarankan agar negara-negara yang terdampak tarif Trump untuk “diam saja”.
Lantas, apa yang terjadi jika Indonesia dan negara terdampak lainnya menyerang balik AS atas kebijakan tarif Trump?
Menkeu AS mewanti-wanti ratusan negara yang terdampak kebijakan tarif Trump untuk diam saja demi menghindari terjadinya eskalasi lebih lanjut.
“Saran saya kepada setiap negara saat ini adalah jangan membalas. Diam saja, terima dulu. Lihat bagaimana perkembangannya. Karena jika kalian membalas, maka akan terjadi eskalasi,” kata dia, dikutip dari Antara.
“Jika tidak membalas, ini adalah batas tertingginya,” imbuh Bessent.
Pernyataan ini menyusul pengumuman Gedung Putih yang bakal menerapkan tarif 10 persen pada semua impor asing mulai 5 April 2025 dan tarif timbal balik pada 9 April 2025.
Indonesia sendiri mengaku bakal mengirim delegasi ke AS sesegera mungkin untuk menindaklanjuti kebijakan tarif Trump. Hal itu sebagaimana disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui pernyataan resminya.
Diberitakan KompasTV, Jumat (4/4/2025), Indonesia akan mengirimkan delegasi Tingkat Tinggi ke Washington DC untuk bernegosiasi langsung dengan Pemerintah AS. Mereka juga telah menyiapkan sejumlah bahan untuk negosiasi.
“Terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2925 yang diterbitkan US Trade Representative,” tulis rilis Kemenlu.
Sebelumnya, Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Noudhy Valdryno mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan tiga strategi untuk menghadapi kebijakan tarif Trump.
Dia mengatakan, strategi tersebut mencakup perluasan mitra dagang Indonesia, percepatan hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri.
Noudhy menyakini, tiga kebijakan tersebut yang diperkuat dengan strategi geopolitik yang matang dapat menjaga perekonomian Indonesia tetap tumbuh di tengah gejolak ekonomi global saat ini.
Berikut ini tiga strategi Indonesia menghadapi kebijakan tarif Trump:
Noudhy mengatakan, perluasan mitra dagang Indonesia dilakukan dengan pengajuan keanggotaan Indonesia dalam Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS). BRICS adalah sebuah kelompok ekonomi yang mencakup 40 persen perdagangan global.
Hal tersebut dilakukan pada minggu pertama sejak Prabowo dilantik menjadi Presiden indonesia,
“Keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral yang telah ditandatangani Indonesia, di antaranya Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN dan Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.” ucap dia.
Di sisi lain, Indonesia juga melanjutkan upaya bergabung sebagai anggota tetap Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan (OECD) dan beberapa perjanjian dagang lainnnya.
Pemerintah mengeklaim, pembentukan Danantara dapat mempercepat hilirisasi sumber daya alam.
“Danantara akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama, seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan,” kata Noudhy.
Dia menjelaskan, langkah ini tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga membuat Indonesia tidak lagi bergantung pada investasi asing.
Strategi berikutnya adalah memperkuat daya beli dalam negeri melalui program-program yang bakal dilakukan Indonesia, salah satunya makan bergizi gratis.
“Gebrakan ketiga adalah memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat. Salah satu program unggulan Presiden Prabowo adalah program makan bergizi gratis yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada tahun tahun 2025,” jelas dia.
Tak hanya itu, Noudhy juga mengatakan bahwa Prabowo akan membentuk 80.000 Koperasi desa Merah putih untuk memperkuat ekonomi desa, membuka lapangan kerja baru, dan mendorong perputaran uang di daerah.
(Sumber, Kompas.com)
