KBBAceh.News | Jakarta – Pelantikan Letnan Jenderal (Purn) Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 17 September 2025, menjadi peristiwa yang menyedot perhatian luas dari publik dan media nasional.
Momentum ini bukan sekadar peralihan jabatan, tetapi juga membuka kembali lembaran sejarah yang telah lama menjadi bagian penting dalam perjalanan militer dan politik Indonesia, terutama menyangkut masa-masa kelam pascareformasi 1998.
Djamari Chaniago bukanlah nama yang asing di kalangan militer dan pemerhati sejarah TNI.
Ia adalah salah satu purnawirawan jenderal bintang tiga yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada tahun 1998, sebuah dewan ad hoc yang kala itu dibentuk untuk menangani isu serius mengenai dugaan pelanggaran etik dan disiplin militer, termasuk kasus penculikan sejumlah aktivis yang menyeret nama Letjen Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus.
Dalam penyelidikannya, Dewan Kehormatan Perwira menyimpulkan bahwa Prabowo terbukti melakukan sejumlah pelanggaran dalam kapasitasnya sebagai perwira tinggi TNI.
Berdasarkan hasil pemeriksaan internal yang dilakukan secara tertutup, DKP kemudian mengeluarkan rekomendasi tegas: pemberhentian Letjen Prabowo Subianto dari dinas militer.
Namun, meskipun rekomendasi tersebut bersifat keras, proses pelepasan Prabowo dari tubuh TNI dilakukan secara terhormat, bukan dalam bentuk pemecatan.
Ia secara resmi diberhentikan dengan hormat dari dinas kemiliteran pada tahun 1998.
Keputusan ini menandai berakhirnya karier militer Prabowo, yang kemudian bertransformasi menjadi tokoh politik nasional dan akhirnya terpilih sebagai Presiden RI.
Yang menarik, salah satu figur penting dalam keputusan pemberhentian tersebut, Djamari Chaniago, justru kini ditunjuk oleh Prabowo untuk menduduki jabatan strategis sebagai Menko Polhukam.
Penunjukan ini memunculkan beragam spekulasi, analisis, dan sorotan dari berbagai pihak, baik dari kalangan politik, militer, hingga masyarakat sipil.
Rekam jejak 7 jenderal purnawirawan TNI anggkta DKP 1998
1. Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadi Siswoyo
Subagyo Hadi Siswoyo merupakan tokoh militer tanah air.
Ia resmi pensiun dari TNI pada tahun 1999.
Jabatan terakhir Subagyo yakni Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).
Subagyo tercatat aktif menjabat sebagai KSAD pada 1998 hingga 1999.
Subagyo adalah lulusan Akabri tahun 1970.
Berbagai jabatan strategis di TNI pun sudah pernah ia emban.
Subagyo tercatat pernah menjabat sebagai Dan Grup A Paspampres (1988—1993), Paban Utama D-2 Dir D Bais-ABRI (1993—1994), dan Kadispamsanad (1994).
Selain itu, Subagyo juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Danjen Kopassus pada 1994 hingga 1995.
Kariernya makin moncer setelah ia didapuk sebagai Pangdam IV/Diponegoro pada 1995.
Pada 1997, Subagyo Hadi Siswoyo diutus menjadi Wakasad.
Tak lama berselang, ia diangkat sebagai KSAD pada tahun 1998.
2. Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi
Fachrul Razi adalah tokoh militer dan politikus Indonesia yang pernah menduduki posisi jabatan sebagai Wakil Panglima TNI.
Ia resmi pensiun sebagai perwira tinggi (Pati) TNI AD pada tahun 2000.
Fachrul merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1970.
Semasa dinasnya, berbagai jabatan strategis di TNI AD sudah pernah diemban Fachrul Razi.
Jenderal bintang 4 ini tercatat pernah menjabat sebagai Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrad, Wakil Asisten Operasi KSAD, dan Kepala Staf Daerah Militer VII/Wirabuana.
Selain itu, Fachrul Razi juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Gubernur Akademi Milter pada tahun 1996 hingga 1997.
Karier Fachrul Razi makin moncer setelah ia didapuk menjadi Asisten Operasi Kasum ABRI pada tahun 1997.
Pada tahun 1998, jenderal kelahiran Kutaradja, Aceh, 26 Juli 1947, itu diangkat menjadi Kepala Staf Umum ABRI.
Satu tahun kemudian, Fachrul diamanahkan untuk menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan dan Keamanan.
Pada tahun yang sama, Fahcrul Razi diangkat sebagai Wakil Panglima TNI.
Pascapensiun sebagai Pati TNI AD, Fachrul Razi kemudian menjajaki dunia politik.
Ia turut merintis awal berdirinya Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) bersama dengan Jenderal TNI (Purn) Wiranto.
Selain itu, Fachrul Razi juga pernah mendukung Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019.
Hasilnya, berkat campur tangan Fachrul Razi itu, Jokowi berhasil terpilih menjadi presiden 2 periode.
Fachrul Razi juga kecipratan mendapat jabatan sebagai Menag pada era kepemimpinan Jokowi.
Ia menjadi Menag pada Oktober 2019 hingga Desember 2020.
Posisinya tersebut digantikan oleh Yaqut Cholil Qoumas.
3. Jenderal TNI (Hor) (Purn) Djamari Chaniago
Djamari Chaniago lahir di Padang, Sumatra Barat, pada 8 April 1949.
Ia merupakan lulusan Akabri tahun 1971.
Ia resmi pensiun sebagai perwira tinggi (Pati) TNI AD pada 2004 dengan pangkat terakhir yaitu Letjen.
Karier Djamari di kemiliteran tanah air telah kenyang akan pengalaman.
Sejumlah jabatan strategis di TNI sudah pernah ia emban.
Djamari tercatat pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) sejak Mei 1998 hingga November 1999.
Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak November 1999 hingga Maret 2000.
Karier Djamari makin moncer tatkala ia menduduki kursi jabatan sebagai Kepala Staf Umum TNI sejak Maret 2000 hingga Maret 2004.
4. Jenderal TNI (Hor) (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono
Jabatan terakhir Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di TNI AD adalah Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI.
Ia tercatat menjabat sebagai Kaster TNI pada tahun 1998 hingga 1999.
SBY resmi pensiun dini sebagai Pati TNI AD pada tahun 2001 karena ditunjuk menjadi Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben) di pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Pascapurnatugas dari TNI, SBY juga sempat disibukkan dengan jabatannya sebagai Menko Polsoskam hingga Menko Polkam di Kabinet Gotong-Royong Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.
Pada tahun 2004, SBY yang bergabung dengan Partai Demokrat lalu terpilih menjadi Presiden ke-6 RI.
SBY lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, pada tanggal 9 September 1949.
SBY adalah lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) tahun 1973.
Dalam angkatannya, SBY berhasil menerima penghargaan sipil Adhi Makayasa alias lulusan terbaik Akabri.
Karier SBY telah malang melintang di dalam kemiliteran tanah air.
Berbagai jabatan strategis di TNI AD sudah pernah diembannya.
SBY memulai kariernya sebagai Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad pada tahun 1974.
Setelah itu, jenderal asal Pacitan ini sempat menjabat sebagai Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad (1976–1977), Dan Tn Mo 81 Yonif Linud 330 Kostrad (1977), Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad (1977–1978), dan Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad (1979–1981.
Tak sampai di situ, jenderal SBY juga pernah menduduki posisi sebagai Paban Muda Sops SUAD (1981–1982), Dan Yonif 744 Dam IX/Udayana (1986-1988), dan Paban Madyalat Sops Dam IX/Udayana (1988).
Pada tahun 1989, SBY mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando TNI-AD (Seskoad) di Bandung dan berhasil menjadi lulusan terbaik Seskoad.
Karier jenderal SBY makin moncer setelah ia diutus menjadi Dosen Seskoad pada tahun 1989.
Pada tahun 1993, ia kemudian diangkat sebagai Dan Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad.
Satu tahun kemudian, SBY dimutasi menjadi Asops Kodam Jaya.
Setelah itu, ia dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro pada tahun 1995.
Di tahun yang sama, SBY juga sempat bertugas sebagai Chief Military Observer United Nation Peace Forces (UNPF) di Bosnia-Herzegovina.
Pada tahun 1996 SBY kemudian didapuk untuk menduduki posisi sebagai Kasdam Jaya.
Tak berselang lama, ia diangkat untuk mengemban jabatan sebagai Pangdam II/Sriwijaya sekaligus Ketua Bakorstanasda pada tahun 1996.
Pada tahun 1998, SBY lalu diutus untuk menduduki posisi sebagai Ketua Fraksi ABRI MPR RI.
Barulah setelah itu SBY diangkat sebagai Kepala Staf Teritorial (Kaster) ABRI pada tahun 1998 hingga masa pensiunnya pada 2021.
5. Jenderal TNI (Hor) (Purn) Agum Gumelar
Agum Gumelar pernah menjadi Menteri Perhubungan pada Kabinet Gotong Royong tahun 2001-2004.
Lulusan Akabri tahun 1968 ini lahir di Tasikmalaya pada 17 Desember 1945.
Ia mengawali karier militernya pada 1973 ketika ia menjabat sebagai staf Kopkamtib.
Pada 1987, Agum menjadi Wakil Asintel Kopassus, lalu menjadi Asisten Intelijen Kopassus setahun berikutnya.
Pada 1992, ia menjabat Danrem Garuda Hitam di Lampung dan kariernya menanjak sampai ia menjadi Kasdam I Bukit Barisan hingga 1996.
Setelah itu, Agum Gumelar menjadi staf ahli Pangab bidang PolKam dan Pangdam VII WiraBuana di tahun 1996 sampai 1998.
Agum Gumelar lalu ditunjuk sebagai Gubernur Lemhanas pada 1998.
Agum Gumelar terjun ke dunia politik pada 1999 ketika ia menjabat sebagai Menteri Perhubungan.
Di saat yang sama, Agum Gumelar juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI periode 1999-2003.
Agum Gumelar juga pernah menjadi Menko Polkam dalam Kabinet Persatuan Nasional pada 2001 di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
6. Letjen TNI (Purn) Yusuf Kartanegara
Yusuf Kartanegara pensiun dari TNI pada tahun 1998 dengan pangkat Letjen.
Lulusan Akmil tahun 1966 ini telah malang melintang berkarier di TNI.
Yusuf tercatat pernah menjabat sebagai Danyonif 511/Dibyatara Yudha (1979-1980), Danyonif 512/Quratara Yudha (1980-1982), Danbrigif 6/Tri Shakti Balajaya (1987-1988), dan Danrem 174/Pattimura (1990).
Selain itu, Yusuf juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Pangdam IV/Diponegoro (1995), Asintel Kasum ABRI (1995), dan Irjen Dephankam.
Yusuf Kartanegara juga pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen pada 1999 hingga 2003.
Tak hanya itu, Yusuf juga pernah dipercaya menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada 2015 hingga 2019.
7. Letjen TNI (Purn) Arie J. Kumaat
Arie Jeffry Kumaat telah meninggal dunia pada 13 Januari 2002 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.
Semasa hidupnya, Arie memiliki karier yang cemerlang di TNI.
Ia pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen ABRI (BIA), Direktur D Badan Intelijen Strategis (BAIS), dan Pangdam I/Bukit Barisan (1994-1995).
Selain itu, Arie juga pernah menduduki posisi Asisten Teritorial Kasum ABRI (1995-1997) dan Komandan Sekolah Staf dan Komando (Dansesko) ABRI (1997-1998).
Karier Arie makin moncer setelah ia didapuk menjadi Kepala Pusat Koordinasi Kegiatan Penegakan Hukum dan Sistem Keamanan Departemen Pertahanan pada 1998.
Arie resmi pensiun dari TNI AD pada 1999.
Setelah pensiun, ia dipercaya menjadi Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (Kabakin) sejak 1999 hingga 2001. (Sumber, Tribunnews)
