Tapaktuan, KBBACEH.news – Koordinator Forum Peduli Aceh Selatan (For-PAS) Teuku Sukandi menyatakan, utang (devisit) anggaran Aceh Selatan jangan sampai terjadi seperti Kota Madya Banda Aceh.
“Pak Aminullah dilantik jadi Walikota Banda Aceh pada 7 Juli 2017 dan beliau akan berakhir masa jabatannya pada 7 Juli 2022,” katanya kepada wartawan di Tapaktuan, Jum’at (18/3/2022).
Diketahui lanjutnya, Aminullah Usman merupakan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Bank BPD Aceh Tahun 2000 – 2010. Lalu apakah Aminullah, Walikota Banda Aceh akan pergi meninggalkan utang?.
“Karena berdasarkan info melalui media cetak dan elektronik Utang Kodya Banda Aceh mencapai angka Rp. 60 M,” ujarnya.
Ia mengatakan, tentu info tentang Aminullah ini ia cermati tidak lain untuk dapat dijadikan sebagai contoh pembanding supaya jangan sampai hal ini terjadi di Aceh Selatan.
“Sekalipun tetangga kita Kota Subulussalam pada posisi di Tahun 2021 diduga lebih parah lagi devisitnya telah hampir mencapai Rp. 100 M,” ucapnya.
Menurutnya, Aminullah 10 tahun berpengalaman sebagai mantan orang pertama di Bank BPD Aceh tapi ternyata pengalamannya itu tidak dapat membantunya dalam mengkelola keuangan di Pemda Kota Banda Aceh.
Sehingga mulai dari honor, honorer dan tenaga kontrak saja tidak terbayarkan penuh di akhir tahun 2021, pada hal disetiap tahun anggaran berjalan di APBK kabupaten/kota sudah diploting dan ditetapkan masing – masing pos anggarannya.
Tentu saja semua ini akan dibuktikan oleh BPK maupun BPKP dalam Audit Verifikasi tentang Akurasi dan Validasi kebenaran yang sesungguhnya.
“Kita sebagai masyarakat pantai barat selatan Aceh sangat prihatin melihat keadaan ini dikarenakan Aminullah adalah bahagian dari putra terbaik pantai barat selatan yang di gadang – gadangkan akan menjadi kandidat calon gubernur di Pilkada 2024 mendatang,” sebutnya.
Ia juga menyebutkan, diluar penilaian yang bersifat politis itu tentu sebagai pemerhati merasa miris dan prihatin kiranya hal ini tidak akan pernah terjadi di Aceh Selatan.
“Jangan sampai berakhirnya jabatan Tgk. Amran sebagai Bupati Aceh Selatan meninggalkan utang seperti Wali Kota Banda Aceh, dan kita berharap hal ini tidak akan terjadi,” tuturnya.
Sebab dari beberapa indikator tentang keadaan bangkrutnya keuangan Kota Banda Aceh tersebut dikarenakan terjadi dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan yang didasari oleh kebijakan yang bersifat toleransi.
Keluar dari kaedah – kaedah pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan peraturan yang berlaku tentang tata cara pengelolaan keuangan daerah disetiap Provinsi dan Kabupaten / Kota.
Padahal di era digital sekarang ini tidak ada hal yang dapat disembunyikan karena semua terekam dengan baik secara elektronik tentang setiap angka rupiah dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Maka jangan coba – coba mengkelola angaran daerah itu dengan angka – angka siluman yang didasari oleh kebijakan menguncurkan bantuan Anggaran yang keluar dari porsi yang sudah ditetapkan akan tetapi dipaksakan pengelolaannya untuk memenuhi kebutuhan bantuan yang bukan kebutuhan pokok sifatnya,” papar Teuku Sukandi.
Konon lagi sambungnya, kebutuhan sudah melampau kemampuan, contoh di Musrenbang Aceh selatan Kamis 17 Maret 2022, terlihat estimasi kemampuan Anggaran Aceh selatan di 2023 adalah Rp. 1, 4 T sedangkan kebutuhan yang diajukan hampir Rp. 2 T.
Maka dengan perbandingan antara kemampuan dan kebutuhan ini bila dirasionalkan maka tentu akan terjadi pemangkasan program disetiap kecamatan rata – rata diatas 30 % dari angka kebutuhan yang diajukan.
Oleh karna itu bila kendaraan anggaran yang sudah sarat dan penuh sesak dengan penumpang yang bernama kebutuhan yang dinaikkan oleh 18 kecamatan di Aceh selatan itu bila sang sopir masih menaikkan penumpang gelap di tengah jalan.
Maka dikawatirkan bukan hanya sebagian penumpang yang dari kecamatan itu diturunkan akan tetapi kendaraan yang bernama Anggaran itu bisa jadi akan masuk jurang
“Maka semua itu, kita tidak pernah berharap bahwa pengelolaan keuangan kita Aceh Selatan ini tidak seperti pengelolaan keuangan kota Banda Aceh yang dinakhodai Aminullah Usman,” pungkasnya. (IS/Red).
