Tapaktuan, KBBACEH.news – Mahasiswa di Aceh Selatan menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Gedung DPRK Aceh Selatan, Jum’at (16/9/2022) sore.
Aksi damai mahasiswa menolak kenaikan harga BBM di Gedung DPRK Aceh Selatan tersebut juga diikuti oleh perwakilan nelayan dan perwakilan kaum emak – emak.
Saat melakukan aksi damai, mahasiswa dijumpai langsung oleh Ketua DPRK Aceh Selatan, Amiruddin, Wakil Ketua II DPRK Adi Samridha S.Pd.I, Anggota DPRK terdiri dari, Waly Fuadi, Mirwan, dan Darmi.
Dalam aksi demo yang mendapat pengawalan dari personil Polres dan TNI Kodim 0107/Aceh Selatan itu, mahasiswa menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM saat ini sangat memberatkan masyarakat.
“Terlebih lagi masyarakat miskin semakin miskin akibat dampak kenaikan harga BBM yang lakukan pemerintah pusat ini,” kata mahasiswa dalam orasinya.
Bahkan, dalam orasi tersebut mereka juga membeberkan dugaan pungutan liar (pungli) saat pengisian BBM untuk kebutuhan nelayan di SPBN.
“Kami meminta kepada wakil rakyat di Gedung DPRK ini agar menyampaikan aspirasi masyarakat Aceh Selatan menolak kenaikan harga BBM ini kepada pemerintah pusat,” teriak peserta aksi lainnya.
Mereka juga menyatakan, masyarakat Aceh Selatan sepakat menolak kenaikan harga BBM, dan diminta juga kepada DPRK Aceh Selatan agar sepakat bersama – sama menolak kenaikan harga BBM.
“Karena kenaikan harga BBM telah berdampak terhadap perekonomian masyarakat,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRK Aceh Selatan, Amiruddin menyampaikan akan menampung aspirasi mahasiswa dan selanjutnya akan diteruskan kepada pemerintah pusat.
“Oleh karena itu, kami meminta adik – adik mahasiswa membantu kami dari belakang untuk meneruskan aspirasi ini kepada DPR Aceh selanjutnya diteruskan ke pemerintahan pusat,” ucapnya.
Selain itu, Ketua DPRK Amiruddin juga menyampaikan pernyataan sikap DPRK Aceh Selatan diantaranya, DPRK Aceh Selatan tidak setuju atas kenaikan harga BBM ini.
“Karena kalau kita pantau dari lapangan, keputusan pemerintah kenaikan harga BBM dengan dalih subsidi BBM membebani APBN dinilai sebagai keputusan kurang tepat. Pasalnya, penyediaan migas Indonesia mengalami surplus,” ungkapnya.
Ia juga menyebutkan, kenaikan harga BBM akan berdampak kenaikan harga kebutuhan bahan pokok di Indonesia, khususnya di Aceh Selatan. Akibatnya akan berdampak kepada semua elemen masyarakat terutama masyarakat yang miskin akan menjadi miskin.
“Oleh sebab itu, kami menuntut pemerintah agar membatalkan penyesuaian harga BBM dan mendesak pemerintah agar menurunkan harga BBM bersubsidi,” tegas Ketua DPRK dari Partai Nanggroe Aceh (PNA) itu seraya meneriakkan yel – yel “hidup mahasiswa, hidup mahasiswa”.
Disamping itu, Amiruddin merespon terkait dugaan pungli di SPBN maupun di SPBU, DPRK akan bekerja sama dan meminta kepada jajaran Polri untuk mengawal dan menindaklanjutinya.
“InsyaAllah, kami akan memanggil dinas terkait yaitu Dinas Kelautan, dan Komisi II DPRK dalam waktu sesingkat-singkatnya ini,” sebutnya.
Senada hal itu, Wakil Ketua II DPRK Aceh Selatan Adi Samridha juga menyesalkan adanya dugaan pungli saat pengisian BBM di SPBN ditengah kenaikan harga BBM saat ini.
“Terkait pungli, kami akan memanggil pihak SPBN, jika mereka tidak hadir, maka kami meminta kepada kepolisian untuk memanggil mereka yang berbuat curang,” tandasnya. (IS/Red).
