KBBAceh.News | Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa APBN tidak akan mendanai Family Office, yang menjadi usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurut Purbaya, jika memang Family Office akan tetap didirikan, maka ia meminta Luhut sendiri yang membangunnya.
Lebih lanjut, Purbaya memastikan bahwa ia hanya akan mengucurkan APBN untuk sesuatu hal yang pelaksanaannya tepat. Termasuk juga tepat sasaran.
“Saya fokus. Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pasti pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor. Itu aja,” tambahnya.
Di sisi lain, Purbaya memastikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam perencanaan Family Office atau firma penasihat manajemen kekayaan swasta yang melayani individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi.
“Saya belum terlalu ngerti konsepnya. Walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, tapi saya nggak pernah lihat. Jadi, saya nggak bisa jawab,” tukasnya.
Sebelumnya, mengutip Bloomberg, Indonesia berencana membangun pusat keuangan di Bali sebagai upaya untuk mendorong perekonomiannya yang tertinggal dengan menarik bank internasional, manajer aset, dan perusahaan ekuitas swasta.
Bahkan, Presiden Prabowo Subianto disebut telah menyetujui usulan pemerintah untuk meniru kota-kota seperti Gujarat International Finance Tec-City di India, yang juga dikenal sebagai GIFT City, dan Dubai International Financial Center.
Di sisi lain, inisiatif yang melibatkan Kementerian Keuangan dan Dewan Ekonomi Nasional ini disebut mendapat dukungan dari pendiri Bridgewater Associates, Ray Dalio, yang secara informal menjadi penasihat presiden.
“Diharapkan (Family Office) dapat menjadi platform yang menghubungkan investasi global dengan peluang nyata di sektor riil Indonesia,” tuturnya.
Di sisi lain, inisiatif Bali ini muncul di tengah upaya para pejabat Indonesia untuk kembali mendorong pertumbuhan di tengah melemahnya investasi dan menurunnya kepercayaan konsumen.
Para pengusaha terkaya di Indonesia juga semakin waspada terhadap upaya Prabowo untuk mengatasi ketimpangan. (Sumber, JawaPos)
