KBBAceh.News | Jakarta – Demonstrasi massa yang berujung kerusuhan tak hanya terjadi di depan Gedung DPR RI. Aksi kerusuhan terjadi di beberapa titik di Jakarta, hingga menjalar ke beberapa daerah di Indonesia.
Demonstrasi yang digelar sejak Senin (25/8) hingga hari ini sebagai aksi protes atas kenaikan tunjangan DPR RI sebesar Rp 50 juta, di tengah terpuruknya prekonomian masyarakat. Kini, setelah unjuk rasa bertubi-tubi hingga jatuhnya korban jiwa, wakil rakyat baru mendengar keresahan publik.
Sebanyak 6 Fraksi Partai di DPR RI menyatakan sikap untuk menghentikan tunjangan DPR RI. Mereka di antaranya Fraksi Partai Gerindra, PDIP, PAN, PKS, Golkar, dan Demokrat. Kini, tersisa Fraksi Partai NasDem dan PKB yang belum menyampaikan sikap resmi.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyampaikan akan melakukan evaluasi menyeluruh, serta menghentikan tunjangan-tunjangan anggota dewan yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.
“Dengan tulus saya memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami sadar bahwa demokrasi kita berdiri di atas prinsip kebebasan berpendapat, yang bukan hanya dijamin, tetapi juga harus dilindungi,” kata Budi kepada wartawan, Minggu (31/8).
Ia memyadari, rangkaian tragedi yang terjadi merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat yang harus dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem dan tata kelola bernegara.
“Atas nama pribadi dan Fraksi Gerindra, saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban, baik di Jakarta, Makassar, maupun di kota-kota lainnya. Jatuhnya korban dalam insiden demonstrasi ini bukan hanya menjadi duka bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga duka bagi kita semua sebagai sebuah bangsa,” ujar Budi.
Senada juga disampaikan Anggota Fraksi PDIP Said Abdullah. Ia menegaskan, perlunya langkah konkret yang menunjukkan kepekaan terhadap aspirasi rakyat, salah satunya dengan mendukung penghentian tunjangan berlebih yang diterima anggota dewan.
“Yang harus melekat dalam politik di setiap waktu adalah etik, empati, dan simpati. Oleh sebab itu, mengenai tunjangan terhadap anggota DPR yang menjadi hak keuangan, itu bukan sekadar soal jumlah, tetapi menyangkut nilai-nilai etik, empati, dan simpati,” ucap Said.
Menurutnya, ukuran penghentian tunjangan tidak cukup dilihat dari kesepakatan antarfraksi semata. Ia meminta, setiap Anggota DPR RI yang berjumlah 580 orang untuk memikirkan kembali soal penerimaan tunjangan bagi anggota dewan.
“Kami mengajak seluruh anggota DPR untuk mengukur diri, apakah dalam situasi seperti ini di saat rakyat mempertanyakan kinerja DPR, mempertanyakan fungsinya sebagai aspirator, dan di saat perekonomian rakyat serba sulit, layak DPR masih menerima tunjangan yang bagi rakyat jumlahnya luar biasa,” tegasnya.
Sementara, Ketua Fraksi PAN Putri Zulkifli Hasan menyatakan, fraksinya siap mengevaluasi terhadap tunjangan maupun fasilitas yang melekat terhadap setiap anggota dewan. Ia menginginkan adanya upaya perbaikan yang berkelanjutan.
“Fraksi PAN memandang evaluasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Kami siap mengikuti setiap prosesnya, selama dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip kepatutan,” urainya.
Putri juga mengajak seluruh anggota fraksinya terus mengedepankan sikap sederhana dan fokus pada kerja-kerja kerakyatan. Menurutnya, kesederhanaan bukan hanya soal gaya hidup, tetapi mencerminkan kesadaran bahwa setiap fasilitas dan amanah yang diterima adalah titipan rakyat.
“Yang terpenting, DPR terus menunjukkan komitmen melayani rakyat dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Senada, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menyatakan bahwa PKS mendukung peniadaan tunjangan rumah dinas bagi Anggota DPR RI. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran negara secara hemat, tepat guna, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Sikap ini selaras dengan semangat untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, efisien yang menekankan perlunya kedisiplinan fiskal dalam pengelolaan anggaran,” ujar Kholid di Jakarta, Jumat, (29/8).
Ia menegaskan, setiap rupiah uang rakyat harus digunakan secara optimal untuk kepentingan publik. Dengan meniadakan tunjangan rumah dinas, penghematan anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih mendesak, seperti peningkatan layanan kesehatan, kualitas pendidikan, dan dukungan bagi UMKM.
“DPR RI sebagai institusi wakil rakyat berkewajiban menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus proporsional dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Ini bukan hanya soal penghematan, tapi juga keteladanan dan rasa keadilan,” tegasnya.
Pernyataan serupa juga dilontarkan Ketua Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji memastikan pihaknya siap jika tunjangan DPR RI dievaluasi. Ia juga meminta para Anggota DPR untuk menjaga sikap dengan rakyat.
“Kita sudah menyatakan lebih dulu kemarin bahwa kami siap dievaluasi dan direvisi fasilitas kami jika dipandang berlebihan,” tutur Sarmuji, Sabtu (30/8).
Ia memahami, saat ini memang momen yang tepat untuk berbenah diri. Khususnya terkait etika para anggota dewan.
“Saat sekarang ini adalah momentum terbaik untuk merefleksikan diri,” urainya.
Terpisah, Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menyampaikan permohonan maaf atas nama Fraksi Partai Demokrat terkait isu tunjangan anggota DPR. Ia pun memastikan Fraksi Partai Demokrat siap evaluasi tunjangan anggota DPR RI.
“Kami siap dikritisi, siap dievaluasi, dan terus menjadi bagian dari aspirasi masyarakat,” ungkap Ibas.
Ibas menekankan pentingnya introspeksi dan kontemplasi. Menurutnya, terkait isu tunjangan DPR, pihaknya menyampaikan permohonan maaf atas nama Fraksi Partai Demokrat dan keseluruhan anggota DPR.
“Dengar rakyat, dengar rakyat. Bantu rakyat, bantu rakyat”, pungkasnya. (Sumber, JawaPos)
