KBBAceh.News | Palangkaraya – Kondisi keuangan atau fiskal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengalami penurunan yang cukup signifikan setelah keluarnya kebijakan pengurangan transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menjelaskan, menurunnya anggaran daerah imbas pemangkasan TKD yang sebesar 45 persen tersebut membuat efisiensi anggaran dilakukan di berbagai pos alokasi APBD 2026 mendatang.
“Dampaknya mengakibatkan efisiensi, seperti di perjalanan dinas, kemudian kegiatan rutin kantor yang membutuhkan makan dan minum, snack, seperti kata KDM, yang dulu makan sekarang pakai air putih saja,” beber Edy usai menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, Senin (13/10/2025).
Efisiensi, kata Edy, kembali akan berjalan untuk tahun anggaran 2026 mendatang.
Dia meminta agar organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kalteng dapat menyesuaikan dengan kondisi itu.
“Nanti pemakaian listrik, kalau sudah jam kerjanya habis, malamnya cukup hidupkan satu sampai dua lampu, tidak ada kerja malam, komputer dimatikan,” kata dia.
Sebelumnya, Edy Pratowo menjelaskan bahwa tren penurunan transfer dana dari pemerintah pusat dirasakan oleh berbagai provinsi, termasuk di wilayah Kalimantan.
“Penurunan ini tidak hanya terjadi di Kalimantan, tapi juga di sejumlah daerah lain di Indonesia. Kondisi tersebut berpotensi menunda pelaksanaan berbagai program pembangunan. Namun demikian, kami memahami bahwa kebijakan fiskal nasional memerlukan ruang penyesuaian dan akan terus dievaluasi bersama,” tuturnya. (Sumber, Kompas.com)
