Tapaktuan, KBBACEH.news – Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam surat yang diteken pada 5 Oktober 2021 lalu meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia, untuk memblokir situs game Player Unknown’s Battle Ground (PUBG) dan sejenisnya untuk di blokir.
Dalam surat tersebut gubernur menjabarkan bahwa judi online adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain melalui media internet dan media sosial yang hukumnya haram.
Permintaan itu, terkait semakin maraknya penggunaan game PUBG, game Higgs Domino dan game bermuatan judi online lainnya di kalangan masyarakat Aceh.
Terkait hal itu, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Selatan menyatakan dukungan penuh atas langkah yang dilakukan gubernur Aceh tersebut.
Ketua MPU Aceh Selatan Tgk. H. Armia Ahmad kepada KBBACEH.news mengatakan langkah yang dilakukan gubernur Aceh tersebut sangat tepat, pasalnya banyak sisi negatif yang ditimbulkan dari game judi online tersebut, mulai dari keresahan masyarakat hingga mubazirnya waktu.
“Kami sangat mendukung apa yang dilakukan gubernur dengan meminta Kominfo untuk memblokir game Online PUBG, HIGH DOMINO dan game judi online sejenisnya,” ucapnya kepada wartawan, Kamis (21/10/2021).
Hal itu menurutnya sesuai dengan fatwa MPU Aceh nomor 01 tahun 2016 bahwa judi online hukumnya haram, game tersebut juga telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat, pemerintah dan ulama di Aceh.
Abon Armiya juga mengimbau kepada masyarakat Aceh Selatan agar menjauhi game judi Online tersebut karena aktivitas tersebut sangat bertentangan dengan ajaran syariat Islam.
Selain itu kepada para orang tua, Ketua MPU Aceh Selatan juga mengatakan agar selalu mengawasi anak-anaknya agar tidak ikut bermain game judi online tersebut, karena selama ini game judi online ini juga telah merasuki anak-anak.
“Demi masa depan anak-anak kita, kami menghimbau agar masyarakat mengawasi para anak-anak agar tidak terlibat langsung dalam game tersebut,” lanjutnya.
Hingga saat ini, game Judi online high domino sangat digandrungi berbagai kalangan di Aceh khususnya Aceh Selatan, berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan oleh kalangan ulama dan pemerintah, baik melalui tausiyah atau himbauan langsung pemerintah setempat, namun karena kurangnya pengawasan hingga saat ini hal tersebut belum dapat dikendalikan.
